Untuk pertama kalinya tahun ini, 27 menteri luar negeri Uni Eropa bertemu di Brussel. Topik utama yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut ialah situasi di Hong Kong, Rusia, Venezuela, dan Burma. Perdebatan terjadi selama beberapa hari untuk menentukan apakah perlu menjatuhkan sanksi bagi negara-negara ini dan terlebih terhadap junta militer Burma. Akan tetapi, mereka tampaknya gagal menemukan kesepakatan yang memadai pada hari Senin lalu (23/02/2021).

Pertemuan tersebut juga tidak berhasil menemukan kesepakatan untuk menyatakan sikap Eropa terhadap situasi politik di Burma. Namun, sejak kudeta 1 Februari, Uni Eropa secara konsisten mengutuk tindakan militer tersebut.

Pasca melihat peningkatan angka kematian para pengunjuk rasa pada hari Sabtu, diplomat Uni Eropa Joseph Borrell kembali menyerukan untuk diakhirinya kekerasan terhadap warga sipil. Namun seruan ini belum cukup. Oleh karena itu para menteri luar negeri menjadikan situasi di Burma sebagai subjek pertama diskusi mereka pada hari Senin. Dan pada akhirnya, para menteri ini memutuskan untuk tetap membuka jalur komunikasi diplomatik.

Para menteri luar negeri Uni Eropa ini hanya menyerukan de-eskalasi, pembebasan segera dan pembebasan tanpa syarat Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan pemulihan kembali pemerintahan sipil. Mereka mengatakan bahwa Uni Eropa siap untuk melakukan langkah-langkah pembatasan, yaitu pemberian sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab melakukan kudeta, tetapi sanksi yang diberikan ialah sanksi “klasik” dari Uni Eropa yang berupa pembekuan aset yang ditahan di Eropa, dan larangan visa Schengen.

Beberapa orang di Uni Eropa saat ini bertanya-tanya tentang keefektifan sanksi-sanksi ini, sementara selama dua puluh tahun terakhir, Burma hanya dibebaskan dari sanksi antara 2013 dan 2018, kecuali embargo senjata, yang diberlakukan setidaknya untuk jangka dua puluh lima tahun.

Sanksi untuk Rusia

Mengenai Rusia, Josep Borrell memberi pengarahan kepada rekan-rekannya tentang kunjungannya baru-baru ini ke Moskow pada awal Februari. “Pihak berwenang Rusia tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan dialog yang lebih konstruktif,” sesal kepala diplomasi Eropa itu. Presiden lembaga-lembaga Eropa, dimulai dengan presiden Komisi Ursula Von der Leyen, telah menyerukan pembebasan segera lawan Rusia Alexeï Navalny dan mencela hukumannya hingga hampir tiga tahun penjara tepat sebelum kunjungan Josep ke Moskow. Borrel.

Menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin memutuskan untuk mengadopsi sanksi baru yang ditargetkan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas proses hukum terhadap oposisi, menurut sumber diplomatik, Agence France-Presse melaporkan. Josep Borrell telah ditugaskan untuk membuat daftar nama pejabat Rusia yang akan diberi sanksi, tetapi tidak ada oligarki yang terpengaruh, kata para diplomat.

Namun, oposisi Rusia Alexeï Navalny telah memperingatkan Parlemen Eropa pada November 2020, selama pemulihannya di Jerman saat dirinya dirawat setelah diracun di Rusia: “UE harus menargetkan uang, oligarki, bukan hanya oligarki tua, tetapi juga oligarki baru, anggota lingkaran yang dekat dengan Putin ”.

Mereka yang dekat dengan Navalny menyatakan kekecewaannya. “Jika pertemuan ini adalah soal memberikan sanksi kepada sepuluh pejabat Kremlin yang tidak suka bepergian ke luar negeri dan tidak memiliki properti di luar negeri, maka itu tidak akan menyakitkan dan tidak akan berdampak apa pun,” kata Leonid Volkov, yang datang ke Brussel untuk meminta Eropa agar menjatuhkan sanksi terhadap oligarki yang dekat dengan Presiden Putin.

Orang-orang Eropa bertemu pada hari Senin melalui konferensi video dengan Menteri Luar Negeri AS yang baru Antony Binken tentang hubungan mereka yang sulit dengan Rusia. Mereka tetap terpecah menghadapi Kremlin. “Kita harus mencari cara untuk berdialog dengan Moskow, kita membutuhkan bantuan Rusia dalam banyak konflik internasional”, bantah kepala diplomasi Jerman Heiko Maas saat tiba di Brussel.

 

Sanksi untuk Komandan Venezuela

Negara lain yang menjadi obyek pembicaraan dalam pertemuan Uni Eropa ialah Venezuela. Uni Eropa telah menambahkan 19 pejabat senior ke daftar tokoh rezim Nicolas Maduro yang sudah dikenai sanksi. 19 pejabat yang dikenakan sanksi ini di antaranya ialah dua deputi, seorang gubernur, komandan angkatan bersenjata Remigio Ceballos Ichaso, dan tiga pejabat Dewan Pemilihan, termasuk ketuanya Indira Maira Alfonzo Izaguirre.

Dengan keputusan ini, Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada 55 pejabat Chavist dan pejabat senior. Mereka sekarang dilarang bepergian dan aset mereka di wilayah UE dibekukan. Menteri luar negeri berbicara tentang tindakan yang ditargetkan tanpa konsekuensi kemanusiaan bagi penduduk Venezuela.

19 orang yang dijatuhi sanksi pada Senin 22 Februari yang dianggap bertanggung jawab karena melanggar hak-hak pemilihan oposisi dan fungsi demokratis Majelis Nasional yang tidak mengakui hasil pemilihan legislatif Desember lalu.

Menurut UE, situasi politik di Venezuela semakin memburuk dengan pemilihan, yang membenarkan tindakan lebih lanjut terhadap pejabat di negara itu.

Presiden Nicolas Maduro pada Senin mengecam keras sanksi yang diambil oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap negaranya, sanksi yang dianggap sewenang-wenang dan bertentangan dengan semangat Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang ditunjukkan dalam siaran pers Menteri Luar Negeri.

Penerjemah: Abdul Aziz

Sumber: https://www.rfi.fr/fr/europe/20210222-ue-sanctions-cibl%C3%A9es-en-russie-diplomatie-privil%C3%A9gi%C3%A9e-pour-la-birmanie