Militer Sudan Serang Politisi Sipil yang Ingin Kudeta Pemerintahan

  • Share

Para pemimpin militer Sudan mengatakan pada hari Rabu (22/09/2021) bahwa politisi sipil telah melakukan upaya kudeta pemerintahan. Para pemimpin militer menyebutkan bahwa politisi sipil telah mengabaikan kesejahteraan publik selain adanya pertengkaran internal di tubuh pemerintahan mereka.

Sebuah institusi yang dikenal sebagai Dewan Berdaulat memerintah Sudan di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang rapuh antara militer dan warga sipil sejak penggulingan Omar Bashir pada 2019.  Hubungan antara pemimpin sipil dan militer tetap retak sejak saat itu.

Pihak berwenang militer mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah menahan 21 pejabat yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan pada dini hari. Ancaman itu tampaknya telah meningkatkan ketegangan di antara kedua kelompok pimpinan tersebut.

Sementara itu, Arab Saudi mengutuk upaya kudeta seperti yang diberitakan TV Al-Arabiya pada hari Rabu, mengutip Kementerian Luar Negeri negara itu.

Mesir juga mengutuk upaya kudeta dan menekankan dukungannya untuk pemerintah transisi bagi Sudan.

Dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook resminya, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah Sudan untuk memenuhi aspirasi rakyatnya pada tahap penting dalam sejarah negara itu.

Kairo menekankan keinginannya untuk melihat stabilitas dan keamanan di Sudan, dan mengutuk segala upaya untuk menghalangi upaya pembangunan di negara tersebut.

Berbicara pada wisuda militer di Omdurman, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, kepala Dewan Berdaulat, dan wakilnya Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, menuduh politisi sipil mencari keuntungan pribadi dan melupakan tujuan revolusi.

“Para politisi disebut melakukan kudeta karena mereka mengabaikan hak-hak warga negara dan mata pencahariannya serta layanan dasar dan mereka malah sibuk memperebutkan kursi kekuasaan dan membagi posisi,” kata Dagalo, dalam kritik keras yang luar biasa terhadap pimpinan politik sipil.

Setelah upaya kudeta, Perdana Menteri sipil Abdalla Hamdok mengulangi seruan untuk merestrukturisasi militer dan hal ini menjadi sumber utama perselisihan. Seruan ini dilakukan dalam sebuah pidato yang tidak begitu menekankan persatuan militer-sipil seperti yang telah dia lakukan sebelumnya.

Partai politik meminta warga untuk menolak kekuasaan militer dan melindungi revolusi. Burhan menyebut pernyataan seperti itu “tidak dapat diterima.”

“Siapa yang harus mereka pilih untuk melindungi revolusi? Dari kami, militer? Kami adalah orang-orang yang melindungi revolusi dari mereka, orang-orang yang ingin mencurinya.”

Burhan mengatakan militer adalah kelompok yang paling tertarik dengan transisi menuju demokrasi dan pemilihan umum, yang dijadwalkan pada awal 2024.

“Mereka sibuk dengan pertempuran dan teriakan dan mengarahkan semua panah mereka kepada kami,” katanya.

Kedua pria itu mengatakan mereka merasa pasukan mereka tidak dihargai.

“Militer dihina siang dan malam, jadi bagaimana tidak ada kudeta,” kata Dagalo.

  • Share