PBB: Tentara Bayaran Ganggu Stabilitas Keamanan di Libya

  • Share

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara bayaran asing dan kontraktor swasta di Libya harus diselidiki dan pelakunya harus bertanggung jawab, kata dewan PBB, Jumat (30/07/2021).

“Kepergian tentara bayaran asing dari Libya merupakan “prasyarat penting” untuk pelaksanaan pemilu yang damai yang dijadwalkan pada Desember,” jelas dewan PBB.

PBB memperkirakan ada lebih dari 20.000 tentara asing yang mencari keuntungan dari konflik di Libya, mayoritas dari mereka dari Suriah, Turki, Chad dan Sudan.

Anggota Dewan Keamanan PBB telah sepakat bahwa mereka harus dipulangkan. Namun dua anggota tetap dewan, AS dan Inggris, menuduh yang lain, Rusia, bertanggung jawab atas keberadaan beberapa pejuang asing. Secara khusus mereka menunjuk ke Grup Wagner, sebuah perusahaan keamanan swasta yang didukung Kremlin yang menurut para ahli PBB terlibat dalam pertempuran di Libya.

Moskow telah berulang kali membantah peran apa pun di medan perang negara itu. Jelena Aparac, ketua kelompok kerja PBB tentang penggunaan tentara bayaran, mengatakan bahwa kontraktor swasta bersenjata lengkap dari Rusia, Suriah, Sudan dan Chad mengancam keamanan dan stabilitas tidak hanya Libya tetapi juga negara-negara lain di kawasan itu.

“Sembilan bulan setelah perjanjian gencatan senjata yang menyerukan penarikan pasukan asing dan tentara bayaran dari Libya, tentara bayaran dan kontraktor militer dan keamanan swasta terus beroperasi di negara itu,” katanya.

“Perekrutan dan kehadiran mereka yang berkelanjutan di Libya menghambat kemajuan dalam proses perdamaian dan merupakan hambatan bagi pemilihan yang akan datang.”

Pakar kelompok kerja mengatakan tentara bayaran ini harus segera meninggalkan negara itu dan “harus ada penghentian segera transfer senjata dan material militer ke Libya.”

Aparac mengimbau masyarakat internasional “untuk mengambil langkah-langkah konkret” untuk memajukan proses repatriasi.

Selama Forum Dialog Politik Libya yang difasilitasi PBB, perwakilan dari kedua belah pihak dalam konflik menyetujui peta jalan menuju “pemilihan nasional yang kredibel, inklusif dan demokratis” yang akan berlangsung pada 24 Desember tahun ini.

Jika tentara asing tetap berada di Libya, warga Libya tidak akan dapat memilih secara aman dan terlindungi. Demikian Aparac memperingatkan.

Kelompok kerjanya menyimpulkan lebih dari setahun yang lalu bahwa ketergantungan pada tentara bayaran sejak 2019 berkontribusi pada eskalasi konflik di Libya, merusak proses perdamaian, dan merupakan pelanggaran embargo senjata Dewan Keamanan di negara itu. Sejak itu, para ahli telah berulang kali mendesak pemerintah untuk menyelidiki semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.

“Setahun kemudian, dan menantikan pemilihan umum, kami tetap khawatir bahwa setiap proses politik yang bertujuan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan harus mencakup komitmen yang tulus terhadap hak asasi manusia,” kata para ahli pada hari Jumat.

“Harus ada pertanggungjawaban nyata atas pelanggaran yang dilakukan oleh tentara bayaran, aktor terkait tentara bayaran, dan kontraktor swasta.”

Kelompok kerja dan pelapor khusus merupakan bagian yang dikenal sebagai prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mereka adalah ahli independen dan bekerja secara sukarela. Mereka bukan anggota staf PBB dan tidak dibayar untuk pekerjaan mereka.

  • Share