Kliksaja.co – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa pengusaha Andi Narogong pernah memberi uang kepada sejumlah anggota Badan Anggaran DPR untuk agar menyetujui anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Dalam surat dakwaan jaksa, peristiwa itu terjadi sekitar September-Oktober 2010. Dan uang yang diberikan adalah sebesar US$ 3,3 juta.

“Dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,” ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/8/2017).

“Bertempat di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR RI, Terdakwa (Narogong, red) beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sejumlah US$ 3,3 juta,” sebut JPU.

Selanjutnya pada Desember 2010, Narogong menggelar pertemuan dengan Sugiharto, M Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dan Drajat Wisnu Setyawan di Ruko Fatmawati. Drajat merupakan pegawai Kemendagri yang akan ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan.

Dalam pertemuan itu pula Narogong menyerahkan uang US$ 750 ribu untuk kemudian dibagikan kepada panitia pengadaan, Sugiharto, Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Irman, serta Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. Uang itu juga sudah ada rinciannya.

Untuk enam orang yang akan ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan masing-masing memperoleh US$ 23 ribu. Sedangkan Drajat selaku ketua panitia pengadaan memperoleh US$ 75 ribu.

Selanjutnya Sugiharto dijatah US$ 100 ribu, sedangkan untuk Irman sebesar US$ 150 ribu.