Kliksaja.co – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa geram dengan sikap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono yang mulai mengutak-atik anggaran Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017.

Khususnya terkait keputusan Sumarsono yang memasukkan dana hibah Badan Musyawarah (Bamus Betawi) pada periode tersebut. Padahal Ahok berjanji akan menghentikan dana itu.

“KUAPPAS kan dibongkar habis oleh Plt (Sumarsono). Yang saya susun dibongkar habis, disusun ulang dengan struktur yang baru,” ujar Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Saat masih menjadi gubernur aktif, Ahok sempat mencoret dana hibah kepada Bamus Betawi karena dianggap kerap digunakan untuk kepentingan politik.

Ahok lebih menginginkan dana fantastis tersebut untuk kepentingan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti untuk dana pendidikan dan kesehatan.

“Kita enggak mau lagi menghibah banyak uang untuk ormas. Kita mulai ke depan mengarahkan ke pendidikan, kesehatan, usaha,” kata Ahok.

Dana yang dianggarkan untuk Bamus Betawi tersebut di antaranya juga digunakan untuk menggelar sejumlah acara terkait kebudayaan Betawi. Salah satunya yang paling dikenal adalah Lebaran Betawi.

Tapi menurut Ahok, bila Bamus Betawi ingin menyelenggarakan Lebaran Betawi, seharusnya cukup mengusulkan agar Bamus mencari sponsor.

Plt Sumarsono dalam keputusannya tidak hanya mengeluarkan dana hibah tersebut. Namun pria yang akrab disapa Soni ini bahkan menambahkan nilai pada anggaran tahun 2017 sebesar Rp 5 miliar.

“Saya enggak tahu, kita tunggu putusan saja. Kan wakil gubernur saja enggak bisa mengubah anggaran. Kita tunggu MK saja,” pungkas Ahok.

Sementara itu, Soni sudah mengakui bahwa keputusannya untuk menganggarkan dana Bamus Betawi ini bertolak belakang dengan keinginan Ahok yang ingin menghapusnya. Ia beralasan bahwa keputusannya ini murni hanya karena gaya kepemimpinannya yang berbeda dengan Ahok.

“Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapapun pemimpin Jakarta, tidak bisa lepas dari budaya Betawi,” ucap Soni di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Selasa 22 November.

“Bila (Ahok) ada masalah diselesaikan dengan cara dialog. Bukan dengan menghentikan dana hibah,” imbuhnya.

Bamus Betawi memperoleh dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Sedangkan pada APBD 2017, rencananya Bamus Betawi akan mendapatkan Rp 5 miliar.

Ahok berencana menghentikan hibah untuk Bamus Betawi karena kegiatan Bamus Betawi sarat politis dan kerap menyebarkan kebencian lewat acara Lebaran Betawi.

Ahok mengaku sudah meminta agar hibah sebesar Rp 4-5 miliar kepada Bamus dihentikan. Namun, karena Sekdalah yang mengatur dana hibah, maka Bamus tetap mendapatkan dana hibah tahun ini.

“Kalau saya sih enggak takut. Silakan saja, cuma maksud saya Anda ini enggak boleh nerima uang hibah untuk pakai berpolitik. Makanya saya bilang harus disetop (hibah),” kata Ahok saat itu.