Debat perdana Capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sudah dilaksanakan Kamis (17/01/2019). Tema debat adalah Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Inilah transkrip debat capres yang dipandu oleh moderator Imam Priyono dan Ira Koesno. Inilah transkipnya:

Visi dan misi tentang topik hukum dan HAM, terorisme dan korupsi oleh Paslon 01:

Joko Widodo:
Bismillahirohmanirohim.
Assalamu’alaikum warohmatullah wabarokatuh. Selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu namo budaya, salam kebajikan.

Bapak-ibu, saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Yang saya hormati pimpinan KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiago Uno, kawan baik saya.

Yang saya hormati Bapak KH Ma’ruf Amin. Bapak ibu yang dihormati. Visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia berkeadilan.

Saya berkeyakinan, semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan, dan hak atas pembangunan, merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar.

Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh.

Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem
manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penegakan hukum yang tegas, merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan Kepolisian.

Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama, ekonomi, sosial.

 

Visi dan misi tentang topik hukum dan HAM, terorisme dan korupsi oleh Paslon 02:

Prabowo Subianto:
Bismillahirrahmaanirrahim.
Assalamu’alaikum wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om swatiastu nama budaya.

Saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati. Pasangan calon nomor 1 yang saya hormati dan saya banggakan.

Saudara-saudara sekalian, misi kami, kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia Menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menujukan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan.

Di dunia ini ada 200 ratus negara. Kurang lebih 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah tengah.

Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum. Hakim, jaksa, dan polisi harus unggul dan harus baik dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya.

Karena itu kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM dan masalah terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah.

Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan. Sehingga dia tidak bisa di korupsi. Dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia.

Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami, masalahnya harus berakar dari akar masalah. Kita harus gaji hakim kita begitu hebat, sehingga dia tidak akan terpengaruh. Demikian jaksa, demikian polisi.

Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga lembaga yang bersih yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum.

Hukum untuk semua, bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami. Keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Saya kira demikian.

Sandiaga Uno:
Hukum yang tidak tebang pilih. Tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian, sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Juga kita pastikan, hukum tersebut, menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Banyak masyarakat yang masih mengeluh. Itu PR kita, dan bersama Prabowo-Sandi, Insya Allah kita tegakkan hukum. Kita pastikan tidak ada korupsi lagi.

Pertanyaan Amplop B Untuk Paslon 02:
Kepastian hukum sangat penting bagi warga pelaku usaha dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Prabowo Subianto:
Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik, untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang-undang. Peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah.

Ini sulit, ini pekerjaan besar. Tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum. Supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya.

Sandiaga Uno:
Partisiapasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah, karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.

Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu presiden dan wakil presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum.

Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan, bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.

Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi, untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya-raya ini, negeri yang luar biasa gemah ripah loh jinawi. Ini masih menyisakan banyak masalah lapangan kerja. Susah didapat peluang usaha. Susah dilakukan oleh masyarakat, karena ketidakpastian hukum.

Di bawah Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat, harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi. Kepastian hukum akan meningkatkan investasi lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat.

Kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritas-prioritas utama di bawah Indonesia Menang Prabowo-Sandi, adil makmur di 2019 – 2024.

 

Menanggapi Jawaban Dari Paslon 02 oleh Paslon 01:

Joko Widodo:
Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN di Dirjen peraturan perundang-undangan dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian.

Akan kita gabungkan dalam badan, yang namanya Pusat Legislasi Nasional. Sehingga dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih Perda-perda yang ada di daerah-daerah. Juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional.

Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.

 

Paslon 02 Memberikan Tanggapan Atas Tanggapan Paslon 01:

Prabowo Subianto:
Baik, terima kasih. Kalau saya kok tidak lihat perbedaan, karena-memang pemerintah ya bertanggungjawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan. Kemudian juga menghasilkan produk-produk itu.

Ini tugas pemerintah. Presiden adalah chief law and enforcement officer, adalah penanggung jawab pelaksanan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab presiden. Jadi saya tidak
mempersoalkan itu.

Tapi yang jelas, kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan. Perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah mempercepat ini masalah semua.

Kita ingin percepatan, selalu urusan di Indonesia masalah terbanyak, masalah terbesar. Kita ingin terobosan, harus ada terobosan, itu jawaban saya.

Pertanyaan Amplop Huruf A Untuk Paslon 01:
Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban harap merujuk pada kasus kasus konkrit, agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

Joko Widodo:
Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu pelanggaran HAM. Misalnya, penahanan terhadap tersangka. Memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat.

Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan, itu bukan pelanggaran HAM, itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan. Dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan, agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti.

Yang kedua mungkin tersangka, calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur, ya silakan ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra-peradilan, misalnya. Jadi tadi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM.

Ma’ruf Amin:
Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi

Paslon 02 Menanggapi Jawaban Dari Paslon 01:

Prabowo Subianto:
Ingin bertanya, bahwa bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat, bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 itu, menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan pak, ditangkep.

Jadi saya kira, ini juga suatu perlakuan tidak adil ya. Juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu, dijamin oleh undang-undang dasar pak.

Jadi sebetulnya, siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.

Paslon 01 Menanggapi Tanggapan Paslon 02:

Joko Widodo:
Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan.

Kalau ada bukti, sampaikan aja. Jangan kita ini, sering grusak-grusuk menyampaikan sesuatu. Misalnya jurkamnya Pak Prabowo. Katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi. Ternyata operasi plastik, kalau ada.

Lho, ini negara hukum, kalo ada bukti-bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok. Gampang sekali hukum ini, kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.

 

Pertanyaan Amplop E Untuk Paslon 02:
Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini?

Prabowo Subianto:
Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut chief executive/kepala eksekutif. Berarti seorang kepala negara, presiden adalah yang tadi saya sebut sebut chief law enforcement officer.

Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum. Saya akan instruksikan, saya akan tegaskan, bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun.

Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. Bapak-Ibu,

Sandiaga Uno:
Dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi, bertemu masyarakat. Saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang.

Beliau mengambil pasir untuk menanam mangrove di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus yang berdampak ke pada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik tidak ditangani dengan baik.

Di bawah Prabowo-Sandy, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan.

Kita pastikan hukum ini tegak lurus, supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Tim Prabowo-Sandi, HAM akan kita tegakkan, dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama Prabowo-Sandi.

Paslon Nomor 01 Menanggapi Jawaban Paslon Nomor 02:

Joko Widodo:
Keragaman, perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda adat tradisi, beda bahasa daerah, adalah sudah menjadi Sunnatullah, sudah jadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita, Indonesia.

Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini terukur.

Nah, oleh sebab itu saya selalu mengajak marilah menjaga ukhuwah Islamiyah, kita menjaga ukhuwah watoniyah kita. Karena persatuan persaudaraan, adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini.

Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi, gampang sekali, laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.

Paslon 02 Menanggapi Tanggapan Paslon 01:

Sandiaga Uno:
Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita yang kami tampung dalam kunjungan. Kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan hak asasi manusia.

Kita pikir definisi-definisi yang besar, tapi untuk masyarakat kecil, itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang dasar 45 pasal 27 ayat dua. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, itu yang ingin kami hadirkan.

Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, mereka inginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau.

Prabowo Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo-Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan terhadap kesehatan dan terhadap mata pencarian yang baik. Demikian Bapak Presiden.

Pertanyaan Amplop C untuk Paslon 01:
Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi, terkait masalah kesejahteraan fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas? Dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?

Joko Widodo:
Setelah keluar Undang-Undang mengenai penyandang disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas di sini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial, adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi yang sekarang dengan undang undang yang baru, kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak.

Pemerintah kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas saat ini. Untuk pangan hal itu baik, hak untuk pekerjaan, untuk perumahan untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas. Meskipun juga baru beberapa kota, tetapi sudah kita mulai.

Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan, bisa saya berikan contoh di dalam event Asian Paragames. Ini event disabilitas terbesar di Asia.

Kita juga memberi bonus yang sama dengan atlit yang berlaga di Asian Games. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas dapat 1 setengah miliar, yang dapat perak bisa kita berikan dan bonus 500 juta, yang dapat perunggu kita berikan bonus 250 juta. Sama seperti atlit-atlit yang ber laga di Asian Games.

Artinya, bahwa kesetaraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas. Mulai sekarang ini kita terus perhatikan mereka.

Paslon 02 Menanggapi Jawaban Paslon 01:

Sandiaga Uno:
Lukman Dewantara seorang teman babel yang kami temui adalah inspirasi Prabowo Sandi. Beliau bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid kesetaraan.

Tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Tapi juga akses untuk bisa maju mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan.

Prabowo-Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel, hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali, mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka butuhkan kesetaraan, memastikan agar mereka bisa mendapat menghasilkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Terimakasih.

Tanggapan Paslon 01 atas Paslon 02:

Joko Widodo:
Ya, saya kira contoh-contoh seperti yang disampaikan Pak Sandi banyak sekali. Tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang. Kaum disabilitas betul-betul sekarang ini bisa setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan.

Saya kira tadi pak, apa yang disampaikan Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi, ini cukup.

Ma’ruf Amin:
Ya. Saya kira yang penting membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan dan kepada kelompok disabilitas, menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun non disabilitas. (bersambung)