Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka atas dugaan korupsi proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Pemkab Kotawaringin Timur sepanjang tahun 2010-2012.

 

Dalam perkara itu, melalui konferensi pers yang digelar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jumat (01/02/2019) diungkapkan bahwa Supian diduga telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan izin kepada 3 perusahaan tambang yang berada di wilayahnya selama periode 2010-2012.

Supian Hadi sendiri, saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur untuk periode kedua. Dugaan pidana korupsi ini, disangkakan atas jabatannya pada periode pertama.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin tersebut,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif.

Supian disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Supian telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar.

Modus yang dilakukan Supian, terjadi pada saat dia dilantik menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Saat itu, Supian mengangkat tim suksesnya menjadi Direktur dan Dirut PT FMA. Selanjutnya, Supian mendapat jatah 5% saham PT FMA.

Tidak hanya itu, sejak November 2011, PT FMA melakukan operasi pertambangan bauksit dan mengekspor hasilnya ke Tiongkok. PT FMA melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014.

Akibat dari pemberian izin oleh Supian tersebut, negara telah dirugikan senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

Supian sendiri ditetapkan sebagai tersangka sebagai hasil penyelidikan dengan motode case building. Metode tersebut berbeda dari Operasi Tangkap Tangan yang biasa dilakukan KPK.

Pada penyelidikan tersebut, KPK menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup bahwa Bupati Kotawaringin Timur 2010-2015 itu telah menyalahgunakan kewenangan.

“Indikasi kerugian keuangan negara ini cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus, seperti KTP elektronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun),” kata Laode M Syarif.(*)