Eskalasi masa kampanye Pemilu 2019 diprediksi meningkat dengan isu-isu yang memanas. Terutama, pada penerapan strategi kampanye pada masing-masing calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Prediksi ini diungkap oleh HICON Law & Policy Strategic. Dalam keterangan pers di Yogjakarta, Senin (18/12/2018), Direktur HICON Law & Policy Strategic Hifdzil Alim, didampingi Puguh Windrawan (Kepala Departemen Politik) dan Allan FG Wardhana
(Kepala Departemen Hukum) mengungkapkan hasil penelitian mereka selama masa kampanye Pemilu 2019.

Secara khusus, HICON Law & Policy Strategis mengungkap soal strategi kampanye capres-cawapres; dan potensi pelanggaran pilpres. Dari data yang mereka analisa, sejak penetapan capres-cawapres oleh KPU pada September 2018 sampai minggu pertama Desember 2018, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan strategi yang dipilih oleh tim kampanye Prabowo-Sandi adalah strategi agresif.

Elite politik dan massa akar rumput pendukung Prabowo-Sandi sangat aktif “menyerang”. Elite gencar mengkritik kebijakan ekonomi dan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo yang dinilai belum merata. Bahkan, terkadang kritik diarahkan ke kebijakan non-pemerintah, tetapi muaranya tetap “menyerang” pemerintahan Joko Widodo. Misalnya, soal kebijakan KPU membuat kotak suara dari kardus.

“Sedangkan arus bawah pendukung Prabowo-Sandi menggunakan isu pribadi Joko Widodo untuk bahan kritik,” kata Hifdzil Alim kepada wartawan.

Sebagai contoh, dia menyebut soal nasab Joko Widodo. Pilihan isu ini dilancarkan dengan gaya propagandis dan retoris. Terkadang cenderung sarkastik.

Dari sisi gaya kampanye capres Prabowo Subianto, diksi yang dipilih saat kampanye —juga bahasa tubuhnya— sering memunculkan kontroversi.

Hal ini sebenarnya merugikan elektabilitasnya. Akan tetapi, gaya kampanye Prabowo Subianto tersebut ditutupi oleh gaya kampanye Sandiaga Uno yang terkesan santun dan militan. Misalnya, dengan melakukan perjalanan sampai ke pelosok atau ke pesantren-pesantren.

Sementara di kubu petahana, diakui atau tidak, menguntungkan posisi capres Joko Widodo. Di kalangan non-pengguna media sosial, Joko Widodo diasumsikan lebih dikenal lantaran sering berkunjung ke daerah-daerah.

Dari informasi kegiatan kampanye capres-cawapres yang disediakan media massa, baik cetak maupun elektronik, sejak penetapan capres-cawapres oleh KPU pada September 2018 sampai minggu pertama Desember 2018, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan strategi yang dipilih oleh tim kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah strategi menunggu.

Elite politik pendukung Jokowi-Ma’ruf lebih memilih tidak menyerang balik Prabowo-Sandi. Sehingga tanggapan-tanggapan yang muncul sifatnya lebih reaktif atau menggunakan nalar rasional untuk mengimbangi atau melawan kritikan-kritikan yang dilancarkan oleh tim kampanye Prabowo-Sandi.

Sedangkan arus bawah pendukung Jokowi-Ma’ruf lebih terkesan memilih mengglorifikasi kebijakan-kebijakan infrastruktur yang diselesaikan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Selain itu, strategi yang dipilih oleh tim kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah strategi personal branding. Kehidupan keluarga Joko Widodo dinarasikan sebagai keluarga yang bahagia dan harmonis dimana hal ini berkebalikan dengan keluarga Prabowo Subianto.

Strategi Ma’ruf Amin tampak efektif dengan melakukan pendekatan dan terjung langsung ke kalangan muslim tradisional. Posisinya sebagai Ketua MUI dan sebelumnya duduk sebagai Rais Aam PBNU memberikan tambahan tenaga untuk mendongkrak elektabilitas capres Joko Widodo.

Pilihannya untuk tidak sering menanggapi isu umum menjadi nilai plus dalam menjaga keterpilihan capres Joko Widodo.

HICON Law & Policy Strategic memprediksi bahwa ketegangan di kampanye Pilpres pada Januari sampai April 2019 sebelum dilakukannya pencoblosan akan mengalami eskalasi. Tim kampanye masing-masing pasangan capres-cawapres akan sering turun ke lapangan.

Khususnya tim kampanye Jokowi-Ma’ruf akan lebih sering turun dimana sebelumnya dianggap hanya reaktif menanggapi kritikan-kritikan isu dari kubu tim kampanye Prabowo-Sandi.

Tim kampanye Prabowo-Sandi diprediksi akan tetap pada isu ekonomi dan perubahan. Gerakan arus bawah pendukung Prabowo-Sandi akan lebih gencar membuat konsentrasi massa dengan melanjutkan pola gerakan 212.

Sosial media akan dibanjiri informasi “saling jual dan beli” dari masing-masing pendukung capres-cawapres. Politik uang diprediksi akan masif terjadi pada sebulan sebelum pencoblosan sampai detik pencoblosan. Sedangkan politik SARA diprediksi akan lebih masif diproduksi sejak dua bulan sebelum pencoblosan.(*)