Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bersama dua orang lainnya dalam kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Kementrian Agama RI tahun 2018-2019.

Penetepan tersangka itu diumumkan oleh Pimpinan KPK Laode M Syarif didampingin Juru Bicara Febri Diansyah, Sabtu (16/03/2019).

Pada perkara ini, Romy dianggap telah menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romy bersama-sama dengan pihak Kemenag RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag RI, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Pasal yang disangkakan kepada Romy adalah Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak yang diduga pemberi Muhammad Muafaq Wirahadi dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Haris Hasanuddin dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam operasi tangkap tangan di Jatim, Jumat (15/03/2019), KPK mengamankan uang berjumlah Rp156.758.000 (*)