Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pemberian suap kepada anggota DPRD kabupaten Tanggamus, Lampung terkait pembahasan APBD 2016, Bambang Kurniawan.

Bambang Kurniawan yang merupakan Bupati Tanggamus tersebut ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama beberapa jam.

“Terhadap tersangka BK (Bambang Kurniawan) dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur selama 20 hari,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Febri menjelaskan, masa penahanan politikus PDI Perjuangan ini akan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 22 Desember 2016. Dan penahanan ini masih dapat diperpanjang.

Tak ada komentar dari Bambang saat digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke penjara. Memakai seragam tahanan KPK oranye, ia memilih langsung masuk ke mobil tahanan.

Pada perkara ini, Bambang disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia diduga Bambang memberi uang ke pimpinan DPRD dan anggota DPRD dengan jumlah minimal Rp 30 juta per orang.

Hingga saat ini setidaknya ada 13 anggota DPRD Tanggamus yang telah menyerahkan uang gratifikasi kepada KPK dengan jumlah total uang mencapai Rp 523,35 juta.

Ke-13 anggota DPRD Tanggamus yang menyerahkan uang kepada KPK dengan jumlah bervariasi adalah Heri Ermawan (Rp30 juta), Agus Munada (Rp65 juta), Nursyahbana (Rp40 juta), Sumiyati (Rp38,6 juta), Tahzani (Rp29,9 juta), Ahmad Parid (Rp30 juta), Baheran (Rp64,8 juta), Tri Wahyuningsih (Rp30 juta), Fahrizal (Rp30 juta), Diki Fauzi (Rp30 juta), Herlan Adianto (Rp65 juta), Hailina (Rp30 juta) dan Kurnain (Rp40 juta).