Kliksaja.co – Markas Besar Polri mengancam akan membubarkan paksa aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan pada Jumat, 25 November 2016.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kombes Rikwanto, hal ini lantaran hingga Kamis, 24 November malam ini pihak pengunjuk rasa belum  mengirim surat pemberitahuan aksi demonstrasi.

“Jadi apabila ada pihak tertentu yang demo tanpa pemberitahuan itu bisa dibubarkan,” ujar  Rikwanto di kantornya, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Ia juga menegaskan, jika pengunjuk rasa memberikan perlawanan ketika diminta membubarkan diri maka polisi akan melakukan penangkapan.

“SOP-nya ada, ya ditangkap,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Martinus Sitompul. Menurutnya, polisi memiliki tahapan dalam membubarkan demonstrasi yang berlangsung tanpa pemberitahuan.

“Ada enam tingkatan, mulai dari (peringatan) verbal, juga dengan kegiatan mengkomunikasikan kepada korlap, sampai tindakan tegas terukur,” terang Martinus.

Ia menjelaskan, aksi demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum harus ada pemberitahuan tiga hari sebelum aksi dan polisi sudah mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

STTP dikeluarkan dengan catatan jika pihak demonstran memenuhi syarat seperti penanggungjawab lapangan, penjelasan soal alat peraga apa saja yang dibawa dan apa saja yang akan disampaikan.

“Indikasinya kami bisa tahu bahwa ini kegiatan yang tanpa dikomunikasikan dengan Kepolisian, indikasi bahwa tidak mau bekerjasama dalam kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Saat ini beredar informasi di masyarakat mengenai rencana sekolompok orang yang akan melakukan unjuk rasa di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember.

Pada aksi tersebut, demonstran juga berencana melakukan salat jumat di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Soal rencana aksi salat jumat ini, polisi sudah melarangnya karena dinilai menggangu ketertiban umum.