Kementerian Agama membuat terobosan baru di awal 2019. Melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, M Nur Kholis Setiawan, mulai tahun 2019 ini, seluruh website unit kerja eselon I dan II Kemenag akan fokus pada layanan publik.

Terobosan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan integrasi sistem informasi di lingkungan Kementerian Agama.

“Segala hal terkait dengan aktifitas kinerja Kemenag agar masyarakat kita well inform, dapat diberitakan di website Kemenag pusat dan kanwil. Sementara web unit eselon I dan II akan fokus pada pelayanan publik dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Ini saya kira jauh lebih penting,” kata Sekjen Kemenag, Jumat (25/01) menjelang penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2019.

Selama ini, menurut Sekjen, sistem pengaduan masyarakan (Dumas) untuk Kementerian Agama, telah memiliki saluran-saluran. Namun, belum ada di antara saluran itu yang sepenuhnya konsen memantau pengaduan masyarakat.

Karena itu, terhadap pengaduan masyarakat, tindak lanjut yang dilakukan oleh kementerian menjadi lamban.

Selain itu, web eselon I dan II juga akan dijadikan sebagai ruang info dan fasilitasi akses layanan program. Mulai dari regulasi hingga sistem aplikasi.

“Tentu sangat baik, jika bisa dilakukan sinergi dari website-website ini,” tegas Sekjen.

Saat ini, menurut Sekjen, berdasarkan analisa Biro Humas Data dan Informasi (Biro HDI), terdapat 700 subdomain kemenag.go.id. Dari jumlah tersebut, hanya 329 subdomain yang masih aktif.

Dari 329 subdomain yang aktif, terdiri dari 199 website eselon I pusat, eselon II pusat, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten /Kota.

“Sedangkan 130 sisanya merupakan aplikasi yang terdiri dari empat aplikasi kepegawaian, enam jurnal, sembilan aplikasi kinerja, 18 aplikasi data, delapan aplikasi keuangan serta 85 aplikasi lainnya,” jelas Nur Kholis.

Karenanya, untuk menindaklanjuti hal tersebut Sekjen menegaskan bahwa pihaknya akan memetakan lagi proses sinergi dan integrasi data yang akan digawangi oleh Biro HDI dan melibatkan unit eselon I pusat.

“Sebanyak 199 website yang kita miliki harus bisa bersinergi. Harus menjadi ruang berita dan publikasi kinerja. Harus fokus melalui website Kemenag pusat dan kanwil. Dan layanan publik akan tersedia di website eselon I dan II,” ujar Sekjen.

Diungkap, keberadaan subdomain kemenag.go.id yang cukup banyak memang tidak dapat dihindari. Hal ini karena satuan kerja Kemenag yang terdiri lebih dari 4.000 satker.

“Tapi, bagaimana kemudian kita sama-sama bisa melakukan integrasi,” ujar Sekjen kepada 300 peserta yang hadir menjelang penutupan Rakernas.

M. Nur Kholis Setiawan, Sekjen Kemenag RI

Integrasi Aplikasi

Terkait 130 aplikasi, Sekjen juga menyebutkan bahwa Kemenag tengah merumuskan empat langkah yang akan dilakukan dalam rangka integrasi aplikasi.

Pertama, melakukan kajian atas seluruh aplikasi, kelompokkan dalam sistem induk. Kedua, menyiapkan sistem induk sesuai fungsinya, mengakomodasi kebutuhan dasar pelaksanaan tugas.

Ketiga, satker hanya boleh membangun aplikasi jika data belum tersedia dengan tetap mengacu sistem induk. Keempat, siapkan regulasi dan infrastruktur tata kelola untuk mendukung integrasi MoRA One Search. Salah satunya dengan cara cost sharing antar unit.

“Sedangkan bagi 371 subdomain yang tidak aktif akan kami tutup, jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada pemutakhiran,” tegasnya.

Sekjen menyadari bahwa sinergi dan integrasi data tidaklah mudah. “Dengan kreatifitas dan inovasi kita pasti mampu melakukannya. Maka saya optimis dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan tahun 2019 sebagai tahun sadar data,” pungkasnya.

Integrasi atau penyatuan sistem informasi ini, merupakan langkah awal dari tindak lanjut pesan Menag pada pembukaan Rakernas, Rabu (23/01/2019) lalu mengenai pentingnya integrasi data di Kemenag.(*)