Buntut Curhatan ke Presiden Jokowi, Kemenkop UKM Undang Pengusaha Warteg

  • Share

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengundang pelaku usaha Warteg dan Kaki Lima yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta) di kantor Kemenkop UKM RI Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/09/2021).

Pertemuan tersebut menindaklanjuti curhatan pengusaha warteg kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (15/09/2021) yang lalu.

Turut hadir Menkop UKM Teten Masduki, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satria, para Asisten dan Sekretaris Deputi.

Pertemuan tersebut membahas dan mempertajam sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pertemuan Rabu yang lalu.

Beberapa poin yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah mengenai percepatan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Warteg dan PKL, perpanjangan masa relaksasi dan restrukturisasi kredit dan leasing yang rencananya berjalan hingga 2023 nanti.

Menkop UKM Teten Masduki menegaskan bahwa di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini pemerintah berupaya untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah rencana rekaksasi dan restrukturisasi kredit dan leasing.

“Isu yang kita bahas tadi adalah tindak lanjut dari pertemuan dengan Presiden kemarin, diantaranya adalah soal relaksasi dan restrukturisasi dan juga isu-isu lainnya yang kita bahas ada 13 segmen isu,” ucap Menkop UKM RI Teten Masduki.

Sejalan dengan Teten Masduki, Ketua Pandawakarta Puji Hartoyo mengatakan pemerintah perlu segera merealisasikan program-program yang meringankan beban mereka disaat kebijakan PPKM ini.

“Kami menerima banyak sekali aspirasi dari pedagang mengenai pentingnya akan segera merealisasikan program yang meringankan pelaku usaha seperti relaksasi atau moratorium cicilan dan BLT di masa sulit seperti saat ini,” ujar Puji.

Adapun teknis pendistribusian BLT tersebut akan dilakukan oleh pihak TNI dan Polri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada beberapa minggu lalu.

Bantuan ini sengaja disalurkan melalui TNI/Polri karena mereka turut bertugas untuk menertibkan operasional para PKL dan pengusaha warteg di lapangan seiring dengan kebijakan PPKM.

Tapi, penertiban ini tak jarang menimbulkan cekcok, sehingga harapannya ketika penertiban dibarengi dengan pemberian BLT, maka penertiban bisa berjalan lebih mulus.

“Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kita meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan,” ucap Sri Mulyani. (*)

  • Share