Hingga akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp.182 triliun, Jokowi meminta pemerintah daerah  agar segera belanja untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi

Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Istana Negara, Selasa (04/05/2021).

“Kemarin saya sudah mengingatkan, di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi,” ujarnya.

Kepala Negara mengingatkan, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19.

Di saat yang sama, belanja pemerintah juga harus dipercepat, terutama untuk program bantuan sosial dan padat karya. Selain itu, sisi permintaan juga harus diperbesar dengan mendorong belanja masyarakat.

Sektor industri, imbuh Presiden, juga harus didorong agar mulai bangkit dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Domestic supply side harus ditingkatkan, tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, ketat! Jangan ditawar-tawar mengenai ini,” tegasnya.

Presiden juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable Development Goals).

“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antardaerah maupun antardesa dengan kota.

Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” tandasnya.