Kementrian Koordinator (Kemenko) Maritim melalui Deputi Bidang SDA dan Jasa mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan kemaritiman pada daerah terdepan dan terluar di provinsi Kepulauan Riau.

 

Rakor ini dilaksanakan di Hotel Aston Batam, Kamis-Jumat (14-15/03/2019).

Menurut Deputi Bidang SDA dan Jasa Agung Kuswandodo rakor ini mendorong percepatan pengembangan pariwisata dan ketersediaan energi di Kepri, terutama di Kabupaten Karimun, Anambas, dan Natuna.

Salah satunya adalah pembangunan marina untuk bersandarnya kapal pesiar atau yacht.

“Ada jutaan yacht di dunia ini. Para yacht ingin singgah di pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan juga kulinernya,” kata Agung

Menurut Agung, pra syarat yacht bisa singgah adalah adanya marina. Di Indonesia, marina baru ada 3-4 yang representatif, padahal Indonesia membutuhkan sekitar 100 marina baru.

Ini sangat disayangkan, mengingat tarif parkir yacht rata-rata $100-300 dollar AS per hari, hal ini tentu akan mendatangkan pemasukan besar bagi keuangan negara.

“Untuk itu Indonesia harus tanggap melihat potensi besar ini. Kita harus mengusahakan agar kapal yacht tersebut bisa parkir lama di Indonesia. Bayangkan saja, satu hari mereka bersandar itu harus membayar 100-300 dollar AS,” jelas Agung.

Lebih lanjut Deputi Agung menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur marina harus dilengkapi dengan prasarana pendukung.

Mulai dari listrik, persediaan air bersih, SPBU, akses jalan, tempat penginapan, tempat perbaikan kapal, minimarket, pusat kuliner, dan sarana pendukung lainnya.

 

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto mendorong pembuatan marina skala kecil atau disebut dengan marina desa.

Hal ini melihat kenyataan sepanjang 4 tahun, pemerintah baru bisa membangun 1 marina dari target 100 marina.

“Marina skala kecil itu pertama tidak memerlukan investor raksasa, tidak membutuhkan dana yang besar, kemudian bisa dilakukan secara cepat”, jelas Okto.

Marina desa ini, lebih lanjut Okto menjelaskan, prinsipnya bisa dibangun dengan mengembangkan dermaga-dermaga rakyat yang sudah ada.

“Seperti floating dock, jembatan, rambu-rambu, dan mooring buoy,” katanya.

Menurut Okto dana yang diperlukan untuk menambahkan infrastruktur tersebut setelah dihitung  berkisar maksimal hanya 3 Milyar Rupiah.

“Kita mau lihat ada nggak kemungkinan menggunakan dana desa untuk pembangunan marina desa tersebut,” kata Okto.

Dengan demikian hal ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan di tingkat Kabupaten.

“Oleh karena itu, hari ini kami mengundang 3 Kabupaten di Kepri ini untuk mendengarkan pemaparan dari para ahli mengenai marina desa dengan harapan mereka tertarik,” pungkas Okto. (*)