Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan menunggu proses hukum terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menerpa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

“Kita tunggu proses hukum terhadap Gubernur Kepri, kita tunggu pengumuman KPK dengan tetap berpegang kepada azas hukum dan praduga tak bersalah. Prinsipnya Kemendagri mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (11/07/2019).

Terkait penangkapan Basirun, Bahtiar menambahkan, Kemendagri selalu mengingatkan Kepala Daerah agar menghindari area rawan korupsi, sehingga diharapkan Kepala Daerah berkomitmen terhadap hal tersebut.

“Kemendagri dan Pak Menteri selalu ingatkan kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi. Bahkan Itjen Kemendagri bekerjasama  dengan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) untuk membuat berbagai instrumen pencegahan korupsi. Jika Kepala Daerah komitmen, mestinya tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Pada Rabu (10/07/2019) malam, KPK melakukan OTT di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dalam OTT tersebut, enam orang diamankan termasuk Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Lima orang lainnya itu terdiri dari unsur kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.

Saat ini para pihak yang telah diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1×24 jam.