Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menegaskan bahwa para pegawai KPK tak bisa diberhentikan dalam proses peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan Dwi itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyebut peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh sedikit pun merugikan hak pegawai.

“Seharusnya BKN itu tetap tunduk atau dia tetap mengikuti argumentasi atau pertimbangan hukum MK yang ada pada putusan nomor 70, yaitu tidak boleh merugikan,” kata Dwi yang dikutip dari CNNIndonesia.com pada Jumat (10/06/2021).

Pernyataan Dwi tersebut sekaligus membantah pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Bima mengatakan dalil “tak merugikan” sesuai putusan MK boleh didefinisikan dengan memberikan hak-hak pegawai sebelum benar-benar nonaktif per 1 November.

Sebelumnya sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi ASN.

Hasil TWK itu menunjukkan 75 pegawai tidak lolos. KPK menyatakan 24 pegawai masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan, sedangkan 51 lainnya masuk kategori merah. Mereka akan diberhentikan mulai 1 November. (*)