Kliksaja.co – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 7 orang yang diduga melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Tim juga mengamankan barang bukti sekitar Rp 1,494 milliar.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengatakan kasus tersebut tengah ditangani tim penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

“Kami mohon waktu, karena ini masih dikembangkan. Nanti sudah waktunya, akan kami sampaikan tersangka beserta barang buktinya,” katanya, Selasa (06/12/2016).

Informasi yang dihimpun, 7 tersangka terjaring OTT pada Senin, 5 Desember 2016.

Mulanya, petugas mengamankan 4 orang di halaman Bank Jatim Cabang Sampang, Jalan Wahid Hasyim, Kabupaten Sampang, Madura.

Keempat orang yang diamankan berinisial KH (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung), EH (staf seksi pemberdayaan masyarakat Desa, Kecamatan Kedungdung), J (Kepala Desa Batoporo Barat), dan M yang notabene istri J.

Dari KH, polisi mengamankan barang bukti uang Rp 419.650.000,00 dari mobilnya dan Rp641.270.000,00 di rumahnya.

Sementara, dari EH, polisi juga mengamankan barang bukti uang Rp 270,5 juta. Sedangkan, dari J dan M, petugas mengamankan barang bukti Rp 41.553.000,00.

Pasca penangkapan itu, tim Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengembangan. Hasilnya, petugas kembali mengamankan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kedungdung yang juga menjabat sebagai Pj Kades Mokteraseh, S, dan RJ (istri Kades Banjar) serta H (keponakan RJ).

Dari tangan S, polisi mengamankan uang sebesar Rp 21.920.000,00. Sedangkan, uang Rp100 juta berhasil disita dari tangan RJ dan H. Total uang yang diamankan sebagai barang bukti Rp 1.494.893.000,00.

Modus yang dilakukan para pelaku, setiap pencairan dana Desa maupun ADD yang sumbernya dari APBN, dilakukan pemotongan oleh Kasi Pemberdayaan Desa, Kecamatan Kedungdung.

Alasan ADD dipotong untuk pajak, papan nama, RAB, SPJ ADD, materai, prasasti foto. Sedangkan pemotongan Dana Desa juga alasannya untuk pajak, PKK, pelatihan, porkab.

Pencairan Dana Desa yang diterima tidak sesuai dengan alokasinya. Seperti Desa Rabasan, dari Rp 132.847.500,00 dipotong Rp 54.750.000,00. Dana yang diterima hanya Rp 78.197.500,00.

Desa Kramat, dari Rp 118.638.500,00 dipotong Rp 65 juta. Total yang diterima hanya Rp 53.638.500,00.

Selain itu, Desa Nyeloh hanya menerima Rp 21.232.750,00. Padahal, alokasinya mencapai Rp 139.432.750,00.

Di Pajeruan, dana yang diterima hanya Rp 94.131.000,00 dari dana semestinya sebesar Rp 158.131.000,00.

Pemotongan dana juga dilakukan di BTP Barat. Dana yang diterima hanya Rp 43.120.000,00 dari Rp 139.253,500,00.

Lebih lanjut, Dana Desa Kedungdung menerima Rp164.842.440,00. Padahal uang yang harus dicairkan sebesar Rp 294.110.400,00.

Desa Moktesareh, dari Rp 273.156.800,00, hanya menerima Rp 108.232.522,00, setelah dipotong Rp 164.924.278,00.

Pemotongan pencairan Dana Desa juga terjadi di BTP Timur. Uang yang diterima hanya Rp126.386.800,00 dari Rp 374.986.800,00.

Para tersangka diduga telah melanggar Pasal 11, pasal 12 hurup b, dan huruf e UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[***]