Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP menjatuhkan sanksi keras berupa pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.

Evi Novida Ginting Manik, Anggota KPU RI

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini,”  Ketua DKPP Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Gugatan ini diajukan atas nama Adly Yusuf Saepi selaku peserta calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019. Gugatan masuk dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019.

Anggota majlis ALfitra Salam membacakan bahwa “DKPP berpendapat bahwa terbukti terdapat perlakuan berbeda dan ketidak konsistenan yang dilakukan oleh para Teradu, dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu maupun dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur,”

“DKPP berpendapat tindakan Ketua dan Anggota Tim Seleksi atas nama Syamsir Nur yang melakukan pertemuan dengan peserta seleksi serta tindakan Puspa Eka Misnan yang meminta sejumlah uang berdasarkan alat bukti screenshoot Whatsapp tidak sepatutnya dilakukan,” kata Alfitra.

“Teradu terbukti telah melanggar prinsip kepastian hukum Pasal 11 huruf (c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ungkapnya

Ilham Dipecat Karena PAW

DKPP juga memutuskan komisioner KPU Ilham Saputra melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP menjatuhkan sanksi keras berupa pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi.

Ilham Saputra, Anggota KPU RI

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku Anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” ujar Ketua Majelis Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Gugatan ini diajukan atas nama Tulus Sukariyanto selaku calon PAW anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII. Gugatan masuk dengan nomor perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019.

Dalam pembacaan sidang anggota majlis Alfitra Salam menyampaikan “Teradu seharusnya bersikap tegas dan melanjutkan proses penggantian antarwaktu pengadu, dengan menjadikan dokumen pemberhentian dari partai sebagai dasar penggantian antarwaktu dan berdasarkan hasil klarifikasi dimana setelah 3 (tiga) kali klarifikasi namun yang bersangkutan belum juga melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Para teradu justru cenderung pasif dalam merespon sikap Sisca Dewi Hermawati yang tidak kunjung memberikan kepastian terkait gugatannya ke Mahkamah Partai,”

“Teradu III terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a dan huruf f juncto Pasal 10, juncto Pasal 11, juncto Pasal 15 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tuturnya.