Pemerintah Indonesia mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) agar segera menunjuk utusan khusus untuk mediasi pihak-pihak yang bertikai di Myanmar.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers usai Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN, di Chongqing, China, Senin (07/06/2021)

Retno mengatakan penunjukan utusan khusus itu sesuai dengan lima poin kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan sebelumnya.

Dalam kunjungannya ke Chongqing, Menlu RI juga mengikuti pertemuan informal dengan para menlu ASEAN, di mana Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN memberikan briefing terkait kunjungan mereka ke Myanmar baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI menekankan bahwa ASEAN telah sukses menyelenggarakan ASEAN Leaders’ Meeting pada 24 April lalu, yang menghasilkan konsensus berisi lima poin, dan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah.

“Mandat dari pemimpin ASEAN mengenai five points of consensus sudah sangat jelas. Saya ulangi, sudah sangat jelas. Dan tugas bagi para menteri luar negeri ASEAN adalah memastikan tindak lanjut dapat dilakukan segera,” tegas Menlu Retno Marsudi.

Oleh karena itu, katanya, ASEAN perlu segera melakukan penunjukan utusan khusus untuk upaya mediasi di Myanmar.

“Penunjukan special envoy harus segera dilakukan,” kata Menlu RI itu pula.

Dia pun menegaskan bahwa utusan khusus harus dibekali panduan kebijakan yang jelas sesuai mandat dari konsensus yang berisi lima poin itu.

Selain itu, utusan khusus juga harus mendapatkan akses untuk berbicara dan ini tentunya memerlukan komitmen dari militer Myanmar.

“Saya juga tekankan bahwa hal ini merupakan mandat yang sudah jelas tercantum di dalam five point of consensus yaitu berkomunikasi dengan semua pihak, karena tanpa dapat melakukan komunikasi dengan semua pihak, maka akan sulit bagi special envoy untuk menjalankan tugasnya,” kata Menlu RI itu menegaskan.

Selain itu, kata Menlu, Indonesia juga menekankan bahwa semua proses implementasi five point of consensus tersebut harus dilakukan secara transparan agar kesatuan ASEAN dapat terus terjaga.

“Dari diskusi terbuka yang dilakukan harus diakui perlu komitmen yang lebih kuat, agar implementasi dapat lebih cepat dilakukan. Dan Indonesia benar-benar berharap implementasi five point of consensus dapat segera didorong setelah pertemuan ini dengan, sekali lagi proses yang transparan,” ujar Menlu RI Retno Marsudi. (*)