Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang mengganggu independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi undang-undang KPK.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Pembukaan The 37th Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO37), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/09/2019) pagi.

Jokowi mengaku baru menerima Daftar Isian Masalah (DIM) revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia berjanji akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menyampaikan keputusan pemerintah.

“Kita baru lihat DIM-nya dulu. Nanti kalau Surpres (Surat Presiden) kita kirim (ke DPR, red), besok saya sampaikan,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya sejak hari Senin (09/09/2019) secara marathon telah meminta pendapat dari para pakar dan kementerian.

Pada kesempatan itu, Jokowi tidak mau ambil pusing apakah revisi UU KPK bisa diselesaikan oleh DPR, mengingat masa jabatan anggota yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada DPR.

“Itu urusan DPR,” pungkas Presiden Jokowi. (*)