Setelah meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan survei lokasi alternative pengganti ibu kota Republik Indonesia di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (08/05/2019).

Dari hasil survei itu, lokasi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas dianggap Jokowi paling siap dari sisi keluasan wilayah.

“Mau minta 300.000 hektare siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di lokasi peninjauan.

Jokowi menambahkan, nilai lebih dari lokasi ini adalah keamanan dari bencana, seperti banjir an gempa. Namun, Jokowi belum memastikan untuk memakai wilayah ini, karena masih dalam kajian.

“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari 0 lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” terang Presiden.

Pada kesempatan itu, Jokowi enggan menjelaskan secara langsung perbandingan lokasi di Bukit Soeharto, dengan di Kabupaten Gunung Mas.

Menurut Jokowi, hal itu wilayahnya tim yang ditugaskan untuk menilai secara detail lokasi mana yang lebih layak. Dari situlah, Pemerintah akan memutuskan.

“Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feelingnya, biar dapet feelingnya gitu. Biar dapet feelingnya, kalau nggak dapet feelingnya nanti kalkulasinya, hitung-hitungannya memutuskan itu lebih mudah,” ungkap Jokowi.

Bagi Jokowi, pemindahan ibu kota merupakan sebuah visi besar jangka panjang. Bisa 50 tahun, bahkan bisa 100 tahun yang akan datang dalam rangka mempersiapkan negara ini menjadi negara maju.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, dan Gubernur Kalteng Soeganto Sabran. (*)