Pembangunan infrastruktur, selain menciptakan lapangan pekerjaan, seharusnya juga menyerap produk-produk dalam negeri.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sambutan pada Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, di Indoor Hall B JI-Expo Kemayoran, Rabu (06/11/2019) siang.

“Ini saya ingatkan, jangan sampai pembangunan infrastruktur terlalu banyak menggunakan barang-barang import dan meninggalkan kelas UKM (Usaha Kecil Menengah) kita,” kata Jokowi.

Dalam sambutan itu, Jokowi meminta agar para pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi mengajak pengusaha UKM bekerja dalam pembangunan, juga meningkatkan kualitas penggunanya dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita.

“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius, agar pembangunan infrastruktur besar-besaran ini mendongkrak industrialisasi dalam negeri. jadi ngefeknya pada pembangunan industrialisasi di dalam negeri kita,” tegas Jokowi.

Pemerintah, lanjut Jokowi, menyediakan alat berat produksi dalam negeri, kebutuhan baja produk dalam negeri dan berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya dari dalam negeri.

Sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur pada akhirnya pasti terkait dengan kesiapan pendanaan.

Tidak mungkin semua infrastruktur yang kita mau bangun bergantung pada APBN. Karena itu, harus kreatif financing seperti Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), lalu ada PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) dan yang lain-lainnya.

Untuk daerah-daerah yang Internal  Rate  of Return (IRR) nya rendah, menurut Presiden, biar pemerintah yang menangani. Karena ini biasanya swasta tidak mau menyentuhnya.

“Selalu saya sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta nggak mau, silakan BUMN mengerjakan, terutama yang internal rate of return nya rendah karena ada suntikan payment. Kalau BUMN nggak mau dikerjakan oleh pemerintah,” jelas Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan juga agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan ambil semuanya. Berikan ruang bagi swasta termasuk para pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini.

“Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal provinsi, kabupaten/kota berkeluh kesah kepada saya, “pak kok semuanya diambil BUMN?”.  Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali dua kali. Dan saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya,” tegas Presiden. (*)