Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Ia memastikan tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/06/2019).

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri, atau menteri apa? Enggak pernah,” kata Jokowi.

Meskipun demikian, Jokowi menilai wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan kursi menteri yang lebih banyak.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak begitu, bukan penjatahan, normal saja,” ujar Presiden Jokowi.

Dengan cara seperti itu, menurut Jokowi, ia tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyatakan keterbukaannya jika ada partai politik atau pihak manapun yang ingin bergabung dengan koalisinya.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka. Siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada. Jadi, ya kita yang paling penting komunikasi,” ucap Presiden Jokowi. (*)