Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ada target 100 hari pertama pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mengingatkan, pemerintah yang dipimpinnya akan melanjutkan dari yang sebelumnya.

“Yang jelas kita ingin mengejar, yang pertama yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Jokowi sudah menyampaikan kepada para menterinya saat bertemu satu persatu kemarin, bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkrit. Hal-hal yang ruwet, yang ribet disederhanakan.

Kemudian tentu saja prioritas utama lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia.

Sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus digarap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik.

“Dan yang paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah,” tegas Presiden.

Mengenai undang-undang atau aturan yang menghambat investasi, Presiden Jokowi mengingatkan, itu yang sudah disampaikannya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, di MPR RI, Minggu (20/10/2019) lalu.

“Akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law, 74 undang-undang nanti semuanya akan dilakukan revisi lewat Omnibus Law,” ujar Presiden. (*)