Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2019 telah melanda 328.724 hektar. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, 99 persen kebakaran itu terjadi karena ulah manusia.

Sementara dari keseluruhan luas karhutla yang terbakar, 80 persen di antaranya telah menjadi kebun.

“Saya mempunyai data, penyebab Karhutla adalah 99% ulah manusia ada yang disengaja ada yang lalai, dan 80% lahan yang terbakar pada akhirnya menjadi kebun,” kata Kepala BNPB Doni Monardo saat memimpin langsung rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi, Senin (23/9).

Kepala BNPB mengatakan karhutla tahun 2019 ini berbeda dari karhutla tahun sebelumnya yang relatif mudah dipadamkan, karena lahan gambut masih relatif basah.

“Tahun ini sudah 328 ribu hektar lahan gambut yang terbakar relatif kering,” ujarnya.

Karena luasnya lahan yang terbakar, Doni mengatakan karhutla ini tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh bantuan dari berbagai kalangan, bersinergi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Untuk itu, kepada para pejabat pemerintah di Provinsi Jambi, Doni berpesan agar mereka hidup bersama rakyatnya, dan pelajari perilakunya.

“Sisa api yang ada, mari kita padamkan bersama. Pemerintah pusat siap membantu dan mendukung upaya pemadaman” tutur Kepala BNPB.

Kepala BNPB menganjurkan agar dalam bertani, beladang, berkebun tidak lagi dilakukan dengan membakar lahan.

Ia mengingatkan adanya aturan yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar harus perlu izin.

“Hal yang perlu diperhatikan adalah membuka lahan di areal gambut, yang berbahaya jika kering, api langsung menjalar. Hal ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar api tidak membesar,” ujar Doni.

Sementara Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya bencana kabut asap telah dilakukan upaya pencegahannya. Mulai dari rapat kordinasi, apel siaga, sosialisai, pemantauan dan pengecekan di lapangan,

Pemadaman darat dan udara. Sampai saat ini, lanjut Gubernur, solusi pemerintah daerah adalah meningkatkan pengawasan, pembahasan lahan, buka kanal yang dibebankan kepada dunia usaha.

“Semoga tahun depan dan di tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya