Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru yang berisi tentang kenaikan tunjangan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.02/2019.

Dimana aturan tersebut merupakan tambahan manfaat bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Aturan ini merupakan pembaruan dari PMK nomor 34/PMK.02/2015 lalu. Perbedaannya, tunjangan cuti tahunan yang paling banyak 1 kali gaji menjadi dua kali gaji”.

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan:

– Paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
– Paling banyak 2 (dua) kali Gaji atau Upah.

Sementara dalam peraturan sebelumnya, tunjangan cuti tahunan hanya diberikan 1 kali.

Di aturan lama, tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan:

– Paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
– Paling banyak 1 (satu) kali Gaji atau Upah.

Untuk informasi, BPJS ada dua yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.