Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan aturan baru terkait jam kerja bagi Apartur Sipil Negara (ASN).

Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Syafruddin.

Dalam SE tersebut, Kementrian PANRB memberlakukan jam kerja baru untuk instansi pemerintah yang memberlakukan  lima hari kerja.

Untuk hari Senin sampai dengan Kamis, jam kerja dimulai dari pukul 08.00 – 15.00, dengan waktu istirahat dari jam 12.00 – 12.30.

Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja dimulai dari pukul 08.00 – 15.30, dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 – 12.30.

Selanjutnya untuk instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, jam kerja dimulai dari pukul 08.00 – 14.00, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 12.30. Jam kerja tersebut untuk hari Senin – Kamis, dan Sabtu.

Sedangkan untuk  hari Jumat, jam kerja dimulai pada pukul 08.00 – 14.30, dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 – 12.30

Pemberlakuan jam kerja baru untuk ASN itu dalam rangka efektifitas kerja selama bulan Ramadhan 1440 H.

Merujuk pada SE tersebut, jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per minggu.

“Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” begitu bunyi SE tersebut.

Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada:

  1. Menteri Kabinet Kerja;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Badan Intelijen Negara;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Para Gubernur; dan
  12. Para Bupati/Walikota. (*)