Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 17,5 juta pemilih yang dilaporkan janggal oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Viryan saat pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan BPN 02 di Jakarta, Minggu (14/04/2019).

Viryan menjelaskan data 17,5 juta (17.553.299) adalah jumlah pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang menjadi bagian dari DPTHP-2 Pemilu 2019 yang diduga bermasalah. Untuk menyelesaikan masalah itu, KPU telah melakukan koordinasi dengan Dukcapil.

Di sana dijelaskan bahwa pencatatan administrasi kependudukan awal tahun 1970-an dan saat menggunakan SIMDUK sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya, ditulis 31 Desember.

Selanjutnya sejak berlakunya SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya, ditulis 1 Juli.

Selain koordinasi dengan Dukcapil, KPU juga melakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap tiga kelompok data tersebut secara acak dan sederhana.

Setiap KPU Kabupaten/Kota mengambil sampel dengan cara pengundian dihadiri perwakilan TKN 01, BPN 02, dan Bawaslu.

Hasil verifikasi faktual dari total sampel 1.604 pemilih, sebanyak 1.405 (87,59%) ada dan data benar, 105 (6,55%) ada dan data diperbaiki, 74 (4,61%) ada dan data kependudukan belum cetak/hilang, 16 (1%) ada dan data tidak memenuhi syarat, 4 (0,25%) tidak ada dan data tidak memenuhi syarat.

Langah terakhir KPU setelah itu adalah melakukan FGD dengan ahli demografi dan statistik dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gajah Mada.

Terkait dengan permasalahan DPT menjelang pemilu ini, Viryan mengatakan bahwa KPU melakukan perbaikan data di 34 provinsi dengan dengan jumlah sebanyak 944.146 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemilih. (*)