Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Ma’ruf Amin menyayangkan kondisi sektor pangan Indonesia saat ini. Sebab menurutnya Indonesia negara agraris dengan lahan subur justru masih bergantung pada impor pangan.

“Indonesia negara agraris, tapi ironis ketika negeri yang subur harus impor pangan dari negara lain. Ini anomali kalau subur, tapi impor,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (21/09/19).

Menurutnya kebutuhan pangan masyarakat Indonesia seharusnya bisa dipenuhi oleh sumber daya alam yang ada di Tanah Air. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Negara wajib mewujudkan ketersediaan, kecukupan, dan ketahanan pangan di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.

Ia berpendapat ada beberapa langkah yang harus diambil untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, penyediaan lahan pertanian yang berkelanjutan.

“Lahan pangan yang hilang karena infrastruktur, harus diganti dengan kebutuhan yang cukup,” tuturnya.

Kedua, peningkatan produktivitas petani melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan, ilmu, hingga teknologi di bidang pertanian. “Perlu diingat, output tidak akan tercapai kalau tidak ada input,” ucapnya.

Ketiga, penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai. Tujuannya untuk menunjang proses produksi, baik dari sisi sarana hingga prasarana.

Keempat, tata niaga pangan yang berkeadilan. Hal ini berkaitan dengan rantai pasok hingga tingkat harga yang berkeadilan.

“Pemerintah harus hadir untuk mewujudkan rantai pangan yang adil dan mencapai kesejahteraan di tingkat petani,” katanya.

Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus senilai US$80 juta pada Agustus 2019. Surplus terjadi karena nilai ekspor lebih tinggi ketimbang impor, yaitu US$14,28 miliar berbanding US$14,2 miliar.

Kendati begitu, secara kumulatif Januari-Agustus 2019, nilai impor Indonesia lebih tinggi ketimbang ekspor. Impor sudah mencapai US$111,88 miliar, sementara ekspor hanya US$110,07 miliar. (*)