Lembaga Pemantau Untuk Transparansi Indonesia (LPTI) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (15/07/2019).

Dalam aksi itu, LPTI mendesak KPK untuk segera menangkap Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor, terkait kasus suap proyek E-KTP dan korupsi pembebasan lahan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Divisi Aksi LPTI, La Ode Arpai mengatakan, dalam kasus E-KTP, KPK seharusnya tidak perlu berlama-lama lagi menaikkan status Aptripel menjadi tersangka.

“Apalagi, kakak iparnya, Markus Nari, telah masuk tahanan KPK,” kata Arpai.

Dalam kasus ini, diduga ada aliran dana mega korupsi proyek E-KTP ke Aptripel Tumimomor pada Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Morut 2015.

Sedangkan dalam kasus pembebasan lahan Pemda Morut, Arpai menduga adanya persengkongkolan berjamaah.

Menurut Arpai, Aptripel seharusnya menjadi orang yang paling tahu dan bertanggung jawab dalam kasus pembebesan lahan itu.

“Kasus pembebasan lahan ini sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan Apripel sebagai Pimpinan Daerah lebih mengetahui dan bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” jelas Arpai.

Dalam aksi itu, Arpai juga menyampaikan dugaan adanya oknum penegak hukum yang melindungi Bupati Morut tersebut.

“Untuk itu kami berharap KPK bisa menangani kasus ini dengan cepat dan tepat tanpa ada intervensi apapun,” pungkas Arpai. (*)