Seiring dengan maraknya aksi demonstrasi di daerah-daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah menerima secara langsung aspirasi masyarakat saat ada demonstrasi.

Hal ini diungkapkan Tjahjo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, bersama Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, pada Kamis (26/09/2019).

“Kami meminta dan mengharapkan bahwa DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah bersama kepala daerahnya untuk menerima dengan baik unjuk rasa atau demo-demo mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, untuk bisa diteruskan, baik ke DPR RI ataupun kepada Pemerintah Pusat,” kata Tjahjo.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga meminta kepala daerah bersama berbagai pihak untuk melakukan pengawasan agar tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoaks.

Himbauan itu juga ia sampaikan agar kepala daerah dapat mencermati gelagat perkembangan dinamika nasional yang sampai ke daerah.

“Kemendagri mengharapkan kepada seluruh kepala daerah yang ada, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika nasional sampai ke daerah dan segera mengambil langkah untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitarnya. ,”imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya menjamin stabilitas politik dalam negeri saat ini semua terjaga dengan baik, aman terkendali dengan tetap meminta agar seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan segala tindakan yang melanggar hukum.

Tjaho mengharapkan peran tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial politik, termasuk mewaspadai informasi hoaks yang diproduksi oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan konflik di masyarakat.

“Kami mohon partisipasinya dalam memberikan pendidikan dan wawasan kepada masyarakat disekitarnya agar hati dalam bersikap dan merespon segala informasi dalam media sosial yang justru diproduksi oleh kelompok tertentu yang menimbulkan adu domba/konflik masyarakat” pungkasnya. (*)