Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah tuduhan sejumlah pihak mengenai adanya konspirasi antara penyelanggara pemilu dan pemerintah, TNI dan Polri.

Konspirasi itu berkaitan dengan tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilu serentak 2019.

Menurut Wiranto,  tuduhan itu diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu. Tuduhan itu juga terkesan tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, dan tidak berdasar.

“Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif guna memenangkan pasangan calon tertentu,” tegas Wiranto, Rabu (24/04/2019)

Wiranto kemudian menambahkan, KPU dan Bawaslu tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri, sehingga bersifat independen. Selain itu pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu dilakukan oleh DPR RI.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengharapkan masyarakat tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan tersebut.

Sebaliknua masyarakat seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan Petugas Keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar, dan damai.

“Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar,” tegas Menko Polhukam.

Untuk melanjutkan keterbukaan dan kenetralannya, Menko Polhukam menambahkan, bahwa KPU telah melakukan penghitungan secara transparan yang perkembangan hasilnya dapat diakses oleh siapapun setiap saat. (*)