Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi mengatakan konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Untuk itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya Palestina.

Hal ini disampaikan Retno saat memimpin Briefing DK PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (22/05/2019).

Dalam kesempatan itu, Menlu RI menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk.

Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Foto: Kementrian Luar Negeri

Terkait dengan hal itu, Retno menyampaikan tiga hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.

Menlu RI menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina.

Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting.

Dalam hal ini, Menlu RI menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.

Ketiga,  proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.

“Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara,” ungkap Menlu RI.

Briefing ini dipimpin oleh Menlu Retno dalam kapasitasnya sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota DK PBB.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina.

Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia. (Edi)