Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui wacana penggunaan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Hal ini disampikan Nasir saat mendampingi Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/08/2019) siang.

“Pada prinsipnya beliau setuju tapi regulasi-regulasinya  diminta ditata ulang kembali, jangan sampai kita benturan dengan undang-undang dan peraturan,” kata M. Nasir.

Karena itu, lanjut Menristekdikt, pihaknya kini sedang menata regulasi dimaksud, karena ada 16 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diperbaiki.

Kalau hanya Peraturan Menteri (Permen), Menristekdikti mengaku mudah, dirinya bisa langsung mengubah. Tapi ini menyangkut PP.

Dalam PP itu, M. Nasir mengatakan akan membuka seleksi tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga orang asing yang punya reputasi baik, punya network, punya pengalaman riset, dan punya pengalaman memimpin dan mengangkat perguruan tinggi biasa menjadi 200 besar dunia.

Ia menunjuk pengalaman Singapura, Nanyang University berdiri tahun 1991 sekarang masuk di 12 besar dunia. Demikian juga Arab saudi dari 800 sekarang sudah masuk 189 dunia.

Menurut Nasir, keberhasilan mereka terbantu dengan banyak orang asing, sekitar 40 persen orang asing dosen-dosennya.

“Kita masih sangat jauh dan kita masih sangat alergi kalau mendengar asing padahal itu hal biasa dari dunia pendidikan tinggi. Harus berkolaborasi,” ujar Menristekdikti.

Mengenai kemungkinan mencobanya lebih dahulu di perguruan tinggi swasta, Menristekdikti mengaku aku mencobanya, karena swasta regulasinya tidak terlalu ketat seperti di negeri. Nanti kalau swasta terserah yayasan sama rektor, itu bisa dibentuk.

“Kita membuka diri. Kita tidak boleh alergi dalam hal ini, kita mencoba supaya perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang berkualitas,” pungkasnya. (*)