Ikatan Alumni ITB Teknik Geologi mengelar Seminar Energi 2019 dengan tema Neraca Energi Indonesia, Tinjauan Kritis: Minyak dan Gas Bumi di Energy Building Jakarta, Selasa (19/02/2019).

Hadir sebagai narasumber adalah Dwi Soetjipto (Kepala SKK Migas), Dharmawan H. Samsu (Direktur Hulu Pertamina), dan Hilmi Panigoro (Presiden Direktur Medco Energi). Sebagai keynote speaker adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar.

Menurut Dwi, Indonesia mempunyai 128 cekungan, sementara yang sudah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi baru 54 cekungan. Dari 54 cekungan yang telah dieksplorasi, Indonesia memiliki cadangan sebanyak 3,2 billion barel oil.

“Kalau ada giant discovery diharapkan cadangan bisa meningkat,” kata Dwi.

Selanjutnya Dwi menambahkan, untuk peluang hulu migas Indonesia, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi. Berbagai angkah dilakukan SKK Migas untuk memperbaiki iklim investasi, yaitu penyederhanaan perizinan dan peningkatan kegiatan eksplorasi melalui roadshow ke calon investor.

“Selain itu, going east in deep water, kami juga ingin memastikan ketersediaan migas diharapkan berbagai teknologi yang berkembang dapat membantu untuk mencegah risiko bisnis di oil and gas upstream,” tuturnya.

Secara terpisah, Soni Fahruri, Ahli Energi Terbarukan (Pendiri CENITS-Centre for Energy and Innovation Technology Studies) menyampaikan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tertera bahwa pada tahun 2025 porsi migas sebesar 47%, dan di tahun 2050 porsi migas sebesar 44%.

Sedangkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31%.

Kondisi saat ini, porsi energi terbarukan dalam bauran energi masih berkisar 8%. Apabila menilik dari waktu yang kurang dari 6 tahun, yang ditargetkan sebesar 23%, maka perlu adanya akselerasi dalam pengembangan energi terbarukan.

“Akselerasi yang perlu dilakukan adalah dengan perubahan model bisnis yang diterapkan dalam energi terbarukan. Misal dilakukannya lelang terbalik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” jelas Soni.

Lebih lanjut Soni menyampaikan menilik dalam beberapa tahun terakhir seringnya perubahan kebijakan tatkala berganti menteri, maka perlu adanya payung hukum yang lebih kuat dalam komitmen kita untuk pengembangan energi terbarukan. Untuk itu ia mendukung inisiasi DPR menyusun Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

“Kami berharap, semangat pengembangan energi terbarukan ini tidak hanya berada pada inisiasi wakil rakyat kita, namun pihak pemerintah yang nantinya sebagai mitra dalam pembahasan RUU tentang EBT tersebut juga memiliki semangat yang sama, sehingga RUU EBT segera dapat terealisir,” tambah Soni. (*)