Aliansi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR/MPR, Senin (20/01/2020).

Menurut KSPI Omnibus Law akan membuat masa depan pekerja, calon-calon tenaga kerja, dan orang muda yang akan memasuki tenaga kerja tanpa perlindungan. Buruh menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Omnibus Law.

Di sisi yang lain, pemerintah sangat berharap pembahasan Omnibus Law bisa dilakukan dengan cepat.

Dalam rapat terbatas pembahasan perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, Rabu (15/01/2020), Presiden Joko Widodo menginginkan pembahasan Omnibus Law bisa selesai dalam waktu 100 hari kerja.

“Kita menargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja,” kata Jokowi saat itu.

 

Apa itu Omnibus Law?

Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Gagasan Omnibus Law ini muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019.

Pemerintah merasa perlu membuat Omnibus Law karena terlalu banyak regulasi yang saling tumpang tindih.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat dalam periode 2014 hingga Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi.

Terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah.

Banyaknya regulasi tersebut telah memunculkan fenomena hyper regulation. Karena itu pemerintah merasa perlu merevisi aturan perundang-undangan yang berbenturan.

Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang secara satu per satu diperkirakan memakan waktu yang sangat lama. Dengan begitu skema Omnibus Law adalah jalan yang tepat untuk menyederhanakan regulasi dengan cepat.

Tujuan dari penyusunan Omnibus Law sendiri adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah aturan yang dinilai akan menghambat investasi akan dipangkas.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu: 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6) Fasilitas.

 

Buruh Menolak

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan Omnibus Law yang sedang dibahas oleh pemerintah akan merugikan buruh.

Dilansir dari Kompas.com, Iqbal mengatakan ada enam alasan penolakan dari serikat buruh dengan Omnibus Law.

Pertama, dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah menerapkan sistem upah per jam.

Kedua, dihilangkannya pesangon dan digantikan dengan istilah baru, yakni tunjangan PHK hanya 6 bulan upah. Sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah.

Ketiga, buruh menolak istilah fleksibilitas pasar kerja. Iqbal menilai, istilah ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT).

Keempat, Omnibus Law dikhawatirkan akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) dengan menghapus persyaratan ketat bagi TKA.

Kelima, jaminan sosial yang berpotensi hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel.

Keenam, buruh juga menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak-hak buruh.

Pada prinsipnya, KSPI setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengundang investasi ke Tanah Air dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, hal itu harus pula diselaraskan dengan perlindungan kaum buruh.

“Kita setuju Jokowi yang ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Tapi yang tidak kita setuju ketika investasi masuk maka tidak ada perlindungan bagi kaum buruh,” ujar Iqbal, Senin (20/01/2020). (*)