Peneliti KITLV, Ward Berenschot dalam kunjungan ke Lampung menyampaikan road map agenda menekan mahalnya biaya politik di Indonesia.

Kamis, 11/04/2019 Ward berkunjung ke Kota Lampung, melakukan dua kegiatan yaitu kuliah umum dan bedah buku Democracy for Sale. Berlokasi di Unila Lampung.

Salah satu agenda Ward kunjungan ke Lampung adalah menyampaikan temuan hasil penelitiannya tentang praktik klientelisme di Lampung dan rencana strategis mengurangi mahalnya biaya politik di Indoensia.

Hasil penelitian Ward tersebut menemukan bahwa terjadi praktik money politic yang massif pada Pemilu di Indonesia, hasil penelitiannya tersebut telah dibekukan dalam buku yang berjudul Democracy For Sale. 

Mas Ward, sapaan akrab Ward Berenschot memiliki agenda berkunjung ke berbagai kota besar di Indonesia selama bulan April 2019 dengan kegiatan membedah hasil temuan penelitiannya.

Temuan Ward mahalnya biaya logistik sangat terlihat di Indonesia. Pemilu 2019 mislanya menelan biaya yang sangat fantastis, yaitu mengalami kenaikan sekitar 61% jika dibandingkan denga Pemilu 2014. Pemilu 2014 menghabiskan anggaran 15, 62 triliun sedangkan Pemilu 2019 menghabiskan anggaran 25 trilun.

Mahalnya biaya tersebut hanya untuk biaya resmi Pemilu 2019, biaya tidak resmi diperkirakan jauh lebih tinggi yang dikeluarkan oleh Parpol dan Calegnya.

Tingginya biaya politik ini merujuk pada hasil temuan penelitian KITLV yang dilakukan oleh Ward Berenscot.

“Di lampung dilaksanakkan dua acara: satu kuliah umum untuk mahasiswa, dan bedah buku untuk staf departmen pemerintahan (MIP). Di sana kita membahas ide untuk berkumpul orang ilmu politik di Indonesia untuk kerjasama dengan tujuan membuat proposal untuk ssstem elektoral di Indonesia yang bisa mengkurangi onkoss politik”. Demikian Ujar Ward melalui pesan pendeknya ke Kliksaja.co

Rapat di Lampung juga membahas tentang kenapa praktik klientelisme dan demokrasi transaksional di Lampung cukup tinggi. menururt temuan penelitian Ward, di Lampung terjadi karena faktor struktur ekonomi lokal dimana di Lampung civil society tidak cukup mandiri. Masyarakat di Lampung relatif minim industri, terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan di bandingkan daerah lain.

Ward mengatakan bahwa “hubungan di antara struktur ekonomi lokal dan praktek politik klientelisme di Lampung sangat berpengaruh. Di Lampung tidak ada banyak industri, dan ekonomi tergantung pertanian dan berberapa perusahan besar (e.g. Sugar Group). Akibat struktur ekonomi begini, politik dan civil society tidak bisa cukup mandiri untuk menkritikkan praktek klientelisme. Sesuai dengan hasil survey saya, tingkat praktek clientelisme agak tinggi di Lampung.”.