Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpotensi menimbulkan pemakzulan Presiden.

Hal ini disampaikan Direktur HICON Law & Policy Strategies Hifdzil Alim kepada Antara, Jumat (04/10/2019).

“Saya belum menemukan pada bagian mana di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya jika menerbitkan perpu,” kata Hifdzil.

Menurut Hifdzil pemberhentian Presiden pada masa jabatan diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

Hifdzi mengatakan, dalam pasal tersebut, diatur alasan pemberhentian Presiden pada masa jabatannya, yakni berkhianat kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

“Dari alasan-alasan tersebut, tidak ada satu pun yang menyatakan menerbitkan perpu, Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya,” kata Hifdzil Alim.

Hifdzil menilai penerbitan Perpu KPK bukanlah perbuatan tercela, karena itu adalah kewenangan Presiden.

“Kategori perbuatan tercela tidak demikian. Lagi pula, pembuatan perpu itu adalah kewenangan Presiden,” tutup Hifdzil. (*)