Menanggapi keluhan terkait PHK karyaan PT Krakatau Steel, dalam audiensi di kantor Kemenaker,  Haiyani Rumondang, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI menegaskan posisi dan sikap lembaga kementriannya. Kemenaker telah mengintruksikan agar kasus PHK PT Krakatau Steel terus didalami lebih jauh.

“Kasus ketenagakerjaan di PT KS ini, sudah mendapatkan perhatian Menaker dari sejak mencuat ke publik. Menaker memberikan atensi atas kasus PHK pekerja di PT KS. Dirinya, bahkan mendapatkan instruksi untuk mendalaminya lebih jauh” tegas Haiyani Rumondang.

Melalui koordinasi strategis dengan GEBERBUMN (Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN), pad hari Jumat, 12/07/2019 jam 10.00 kemarin, FSPBC yang beraliansi dengan GEBERBUMN beraudiensi dengan pihak Kemnaker RI. Pertemuan berlangsung di Ruang Hubungan Industrial (Oproom) Lt.8, Gedung Blok A Kemnaker RI.

Hadir di pertemuan ini Dirjen PHI dan Jamsos Ibu Haiyani Rumondang beserta jajaran pejabat di direktoratnya – Direktur PPHI (Bp Jhon Daniel), Direktur PK (Ibu Ida Juabedah), Direktur KKHI (Bp Aswansyah), Kabag Pengawasan Norma, Biro Hukum dan Pengupahan serta Dinas Ketenagakerjaan Cilegon. Dari perwakilan buruh, tampak hadir  AIS – Koordinator Nasional GEBERBUMN, Safrudin dan Arifin selaku Ketum dan Sekjen FSPBC bersama pengurus lainnya di tingkat PUK serta Forum SP/SB Cilegon.

Membuka pertemuan itu, Arifin, sekjen FSPBC menyampaikan kekecewaannya. “Dirut PT Krakatau Steel bertindak arogan dan sewenang-wenang kepada kami”, terang Arifin. Selain itu, Dia juga berlaku diskriminatif. Karyawan PT KS dipindah-kerjakan ke anak-anak usaha dari PT KS, sementara bagi kami dan teman-teman, kelak diputus hubungan-kerjanya secara sepihak.

Padahal dari sejak berdirinya PT KS hingga sekarang, kami telah berkontribusi kerja puluhan tahun dengan status kontrak yang terus-menerus. Baru pada tahun 2015 lalu, paska juang kami secara nasional bersama teman-teman GEBERBUMN, PKWTT bisa kami peroleh. Meski status ini juga tidaklah ideal buat kami” tegasnya.

Kekecewaan terhadap keputusan itu, juga dialami oleh Safrudin, ketum FSPBC. Safrudin bahkan sangat geram. “Dirut (yang baru) PT KS seyogyanya berpikir berulang kali untuk keputusan PHK (lay off) massal itu. Kami berbeda hubungan kerjanya. Kami punya SPIK – Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang menegaskan adanya keberlangsungan kerja bagi kami. SPIK ini diterbit SK-kan oleh  Manajemen PT KS juga, sebelumnya. Disamping itu, soal dampak lingkungan dan ekonomi daerah atas PHK massal nya pun, bisa kian memburuk bagi daerah . Tingkat pengangguran terbuka, bertambah. Dan daya beli masyarakat daerah menjadi menurun karena tidak adanya pendapatan”, jelas Safruddin.

PHK (lay off) sepihak secara massal terhadap 338 orang pekerja PKWTT di perusahaan afiliasi Krakatau Steel itu disinyalir akan terus berlanjut.  Hingga akhir bulan Agustus 2019, jumlah tenaga kerja PKWTT yang akan diputus hubungan kerjanya melalui pengakhiran kontrak kerja vendor berjumlah sebanyak 2.867 orang.

PT KS berdalih, keputusan tersebut sebagai bagian dari program restrukturisasi organisasi yang dijalankannya.

GEBERBUMN mengapresiasi atas adanya pertemuan itu, sambut Ais selaku Koordinator Nasional dari aliansi buruh tersebut.

Kehadiran segenap unsur direktorat dibawah Haiyani bahkan lintas direktorat lainnya, juga sebuah upaya impressif, kata Ais.

Namun, Kemnaker juga perlu melibatkan Kementrian BUMN selaku INDUK (penata) dari perusahaan-perusahaan BUMN yang bernaung, jika ingin menuntaskan kasus PHK massal itu.

“Dirut PT Krakatau Steel harus dipanggil dan didudukkan bersama Kementerin BUMN. Deputi PISM (Pertambangan, Industri Strategis,Media) Kembumn yang membawahinya, perlu digugat kewenangan pembinaannya atas PT KS tersebut”, lanjut Ais.

PT KS juga harus didesak untuk segera menghentikan (mencabut) keputusan restrukturisasinya yang berimbas ke pengakhiran hubungan kerja bagi buruh.

Jika langkah PHK massal itu diambil oleh PT KS, maka kejadian tersebut bisa dianggap sebagai bencana ketenagakerjaan nasional. Karenanya, pemerintahan Presiden Jokowi patut mengambil atensi serius atas persoalan itu, tegas Ais.

Diakhir pertemuan audiensi tersebut, Direktur PPHI atas arahan Dirjen PHI dan Jamsos memutuskan akan memanggil Dirut PT KS di minggu depan, Senin, 22 juli 2019. “Kita tunggu saja inisiatif itu.

Ada keberanian ngga, Pak Hanief melibatkan Kementrian BUMN di pertemuan tersebut ?.

Ini mengingat, kasus-kasus pelanggaran praktik sistem kerja outsourcing di BUMN terus berlangsung. Dan hingga kini, masih belum terselesaikan dari sejak tahun 2013 lalu. Ironisnya, Negara cenderung alpa atas kehadirannya”, tegas Ais dari GEBERBUMN”