Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan untuk lokasi ibu kota negara di wilayah Indonesia bagian tengah.

“Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi kita dorong ibu  kota yang Indonesiasentris,” ujar Bambang, Senin (29/04/2019).

Menurut Bambang, untuk ibu kota nanti bisa memakai lahan milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan.

Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi resiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan,” kata Bambang

Sementara untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota yang sudah existing, kota kelas menengah yang sudah existing.

“Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” terang Bambang.

Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya ibu kota berlokasi tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.

Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai.

Selain infrastruktur, yang tak kalah penting adalah dari sisi sosial. Lokasi ibu kota baru itu harus mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang. Hal itu untuk meminimalisir potensi konflik-konflik sosial.

“Tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan, kita harus memastikan perimeternya sesuai, yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorialnya dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” ucap Bambang. (*)