Indonesia tidak akan pernah kehilangan sumberdaya manusia dalam menguasai dan menemukan berbagai teknologi. Apalagi Indonesia juga memiliki bonus demografi guna menjadi modal bagi penciptaan SDM-SDM yang berkualitas.

Demikian pandangan Poempida Hidayatulloh dengan penuh optimis menyikapi tantangan disrupsi global termasuk Indonesia. Menurutnya Indonesia termasuk bagian dari yang kena dampak atas perkembangan tekhnologi yang begitu pesat. Kehadiran tekhnologi tidak saja mempermudah kerja manusia melainkan lebih dari itu menggantikan peran kerja manusia.

“Kehadiran teknologi bukan hanya mempemudah kerja manusia. Namun juga turut menggantikan peran kerja manusia. Proses SHIFTED yang sebenarnya terjadi di dunia kerja tersebut, inilah yang disebut dengan pergantian fungsi maupun peran kerja manusia oleh hasil tekhnologi”. Tutur Poempida, dalam pemaparannya.

Poempida menjadi salah satu nara sumber dalam acara diskusi publik yang diadakan oleh forum relawan jokowi bersama dengan lembaga-lembaga advokasi kemasyarakatan lainnya. diskusi bertajuk Tantangan Kebangsaan Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25/07/2019 di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya, ia menyampaikan tema Konektivitas Nasional Sebagai Landasan Keadailan, Pemerataan dan Persatuan Indonesia, (Menhub – Budi Karya Sumadi).

Sementara Poempida menyamapikan tema Pengembangan SDM Berkarakter Nusantara dan Tantangan Kebangsaan Paska Pilpres 2019 dan Internalisasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika.

Menanggapi disrupsi global Poempida mengingatkan bahwa secara teknis nantinya pekerjaan manusia akan diambil-alih mesin atau robot. Kemudian pekerjanya beralih ke yang mengoperasikan atau mengendalikan mesin  robotnya.

Poempida mengkhawatirkan tetang pentingnya menyikapai hal tersebut. Dibutuhkan kehadiran negara khusunya dalam reposisi kebijakan tekhnologii dalam rangka mengimbangi disrupsi global.

“Tapi, ada yang perlu diwaspadai, yaitu di soal akumulasi penggunaannya (teknologi) itu. Laju pergeseran peran kerjanya perlu dimbangi oleh dorongan (negara) memunculkan bidang-bidang kerja baru, serta yang terpenting, desakan perlunya reposisi kebijakan teknologi guna mengimbangi disrupsi”. Terang Poempida.

Poempida menambhkan bahwa dalam konteks reposisi kebijakan teknologi, Pemerintah perlu memiliki daya paksa bagi penguasaan teknologi. Indonesia harus segera menjadi disruptor minimal bagi kawasan. Sehingga pusat pengembangan SDM bisa diarahkan kesana.

“Perlu dimasukkan klausul yang menjamin adanya penguasaan teknologi bagi setiap investasi asing. Selain itu, orientasi pengembangan teknologi pun perlu memiliki haluan. Prioritas pengembangan terhadap “teknologi unggulan” lebih diutamakan agar kita bisa segera menjadi “disruptor” (minimal) bagi kawasan. Pusat pengembangan SDM berkualitas pun bisa diarahkan kesana”. Tutup Poempida menjelaskan kiatnya.