Program jaminan sosial wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh lapisan rakyat.

Demikian penegasan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh, disela sela acara kunkernya di Kanwil Jawa Barat saat menerima aspirasi dalam acara dialog jaminan sosial dan kebangsaan di bandung.

Lebih lanjut, Poempida menambahkan, program jaminan sosial ditujukan bagi kesiapan peserta menghadapi risiko yg tidak terduga muncul dàn dialami oleh rakyat, khususnya, para pekerja di sektor bukan penerima upah (BPU).

Sektor ini, ke depannya harus menjadi perhatian utama dari BPJS Ketenagakerjaan guna dilindungi aktifitas bekerjanya.

Jam kerja yang fleksibel serta jenis pekerjaan yang beragam diyakini akan bertambah banyak jumlah kepesertaannya.

Pada saatnya, BPJS Ketenagakerjaan harus memliki RENSTRA yang benar-benar strategis dan mampu mengakomodasi perubahan di era disrupsi.

Penggunaan kecerdasan artifisial akan bisa menggeser keseharian aktifitas yg dilakukan oleh manusia.

Cakupan program jaminan sosial harus bisa melindungi kepentingan rakyat pekerja di sektor ini nantinya, kata Poempida.

Hadir di acara ini, lapisan pekerja bukan penerima upah (BPU) dari berbagai unsur – pedagang kecil, UKM, purna pekerja migran, penulis, digital marketing, serta fasilitator-fasilitator penyedia air minum dàn sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) di tingkat kabupaten hingga desa di area Jawa Barat.