Tiga puluh tiga hari menjelang pemungutan suara, data pelanggaran Pemilu seluruh Indonesia mencapai 6455 kasus.

Hal ini disampaikan Anggota Bada Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo
dalam Rakor Sentra Gakkumdu di Palembang, Jumat (15/03/2019).

Dari 6455 pelanggaran Pemilu, sebanyak 555 merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

“Dan sebanyak 49 kasus naik ke pengadilan kemudian 43 sudah inkrah, bahkan ada beberapa yang telah dieksekusi,” jelas Dewi

Mantan Ketua Bawaslu Sulteng ini menegaskan, dari 6455 kasus pelanggaran Pemilu di atas, pelanggaran administrasi Pemilu paling tinggi.

Sesuai data Bawaslu, kata Dewi, pelanggaran administrasi ini paling tinggi.

“Rinciannya yaitu menyangkut pelanggaran alat peraga kampanye (APK) oleh peserta Pemilu yang dikategorikan paling dominan,” ungkap dia.

Selain itu, Dewi memaparkan 5 provinsi teratas yang menghasilkan temuan dan 5 provinsi mendapatkan laporan terbanyak dari jumlah 6455 pelanggaran.

Lima provinsi teratas menghasilkan temuan terbanyak tersebut yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Kemudian untuk laporan tertinggi dari masyarakat ada di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam forum yang melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Dewi menekankan pentingnya kerja sama dan saling bahu-membahu dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran pidana Pemilu.

Bawaslu, kata Dewi, menginginkan penegakan hukum pemilu yang dimotori oleh pengawas pemilu, penyidik dari kepolisian, dan penuntut dari kejaksaan adil untuk semua pihak yang berperkara.

“Penegakan hukum Pemilu kami anggap sebagai mahkotanya Bawaslu, tentu Bawaslu tidak ingin mahkota tersebut jatuh karena penegakan hukum pemilu yang dianggap tidak adil,” ujar Dewi.