Presentase golongan putih (Golput) diprediksi akan meningkat di Pemilu2019. Para pemilih menjauh dari tempat pemungutan suara (TPS) karena permasalahan administrasi dan kecewa dengan penyelenggaraan pemerintah dan partai politik.

Prediksi ini tersaji dalam diskusi yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK ) Universitas Islam Indonesia (UII) bersama HICON Law & Policy Strategic dengan tema Golput: Tanggung Jawab Siapa? Di Yogyakarta, Jumat (15/03/2019).

Puguh Windrawan dari HICON Law & Policy Strategic membagi golput menjadi dua, yaitu golput administratif dan golput ideologis.

Golput administratif berkaitan dengan permasalahan administrasi pemilu, sedangkan golput ideologis berkaitan dengan sikap pemilih terhadap program dan janji peserta pemilu.

Menurut Puguh, golput ideologis terlihat semakin menguat meskipun tidak mengorganisasi diri. Menguatnya golput ini terlihat kasat mata di media sosial.

“Isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM), merebaknya isu hoaks, dan polarisasi yang tajam antara dua pasangan calon menjadi isu utama kenapa pemilih lebih memilih golput,” kata Puguh.

Puguh menambahkan, kritikan kelompok golput ideologis lebih menyasar ke pasangan nomor 01, sedangkan pasangan nomor 02 cenderung abai dengan kritikan kelompok ini.

“Pasangan nomor 02 dianggap belum punya program yang ditawarkan secara jelas,” tambah Puguh

Dosen hukum tata negara UII Jamaludin Ghafur mengatakan ada keterkaitan antara partisipasi dengan demokrasi. Golput menandakan kemerosotan demokrasi.

Partisipasi yang rendah berdampak pada legitimasi sebuah kekuasaan. Meskipun begitu, partisipasi pemilih harus diimbangi dengan rasionalitas pemilih.

“Penekanan secara sepihak hanya pada besar dan luasnya partisipasi dapat membawa kita kepada menurunnya rasionalitas politik, karena pertimbangan didasarkan semata-mata pada jumlah kepala yang memilih dan mengabaikan isi kepala dalam memilih,” kata Ghafur.

Jamal kemudian membandingan presentasi pemilih dalam pemilu pasca reformasi. Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 memang mengalami kenaikan dari Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2009, angka partisipasi sebesar 70,99 persen, sedangkan pada Pemilu 2014 partisipasi pemilih naik menjadi 75,11 persen.

Namun begitu, Jamal mengingatkan bahwa di beberapa Pilkada angka golput sangat tinggi, bahkan ada yang melampaui suara pemenang Pilkada.

Menurut Jamal, ada banyak alasan kenapa masyarakat memilih golput. Secara umum ia membagi menjadi dua kelompok, yaitu golput karena persoalan administrasi dan yang kedua karena performa partai politik.

“Ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang itu seperti BPS, KPU, dan Kemendagri telah menyebabkan ketidakpastian tentang jumlah pemilih di Indonesia,” kata Jamal memberikan contoh golput administratif. (*)