Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan pertahanan negara dengan penyediaan alutsista yang modern dan mencukupi. Namun, dalam pengadaan alutsista tersebut sebaiknya dilakukan dengan tidak jor-joran, apalagi dengan mengandalkan utang.

Dalam pernyataan media yang disampaikan oleh Presidium Ian Zulfikar dan Sekretaris Jendral Pimnas PPI Gede Pasek Suardika, Sabtu (05/06/2021) disampaikan bahwa Pimnas PPI perlu meyampaikan beberapa pandangan terkait rencana pemerintah untuk mengadakan alutsista dengan anggaran 1,7 kuadriliun.

“Partama, Pimnas PPI mendukung penguatan pertahanan negara dengan penyediaan alutsista yang semakin modern dan mencukupi, sehingga TNI makin mampu berperan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” kata Ian Zulfikar.

Namun demikian, pengadaan dan penyediaan alutsista seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata berdasarkan realitas di lapangan (berdasarkan matra darat, laut dan udara) dan kemampuan keuangan negara.

“Seyogyanya pengadaan dan penyediaan alutsista tidak jor-joran, apalagi dengan mengandalkan utang. Beban utang negara saat ini pun sudah sangat besar, dan akan makin menambah beban keuangan negara jika ditambah utang untuk pengadaan alutsista dalam jumlah besar, yang pada akhirnya menjadi beban rakyat,” tegas Pimnas PPI.

Disampaikan bahwa pengadaan alutsista harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyimpangan dan perburuan rente (rent seeking) harus sejauh mungkin dihindari. Potensi munculnya kebocoran harus ditutup sedini mungkin dan sebaik mungkin. Tindakan kebijakan yang mengundang kecurigaan publik justru bisa konterproduktif bagi citra Pemerintah.

“Karena itu, Pimnas PPI mendesak pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya di PT. PAL atau PT. Pindad, tidak perlu diimpor dari luar negeri. Dukungan riset dan pengembangan untuk industri pertahanan dalam negeri harus ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. Dengan demikian ketergantungan terhadap impor makin berkurang, bahkan bisa melakukan ekspor ke negara-negara lain,” demikian pandangan Pimnas PPI yang disampaikan Ian Zulfikar, sebagai bagian dari ikut bertanggungjawab atas masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)