“Propaganda Rusia” disebut sebagai istilah yang merujuk pada salah satu strategi perang. Ciri utamanya adalah melakukan penyeberan kebohongan-kebohongan secara massif melalui teknologi informasi.

Sabtu (09/02/2019), Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menggelar diskusi soal istilah ini. Tepatnya, tema yang diangkat adalah “Propaganda Rusia, Ancaman Bagi Demokrasi Kita?”

Kedutaan Besar Rusia sendiri, secara resmi meminta tidak digunakannya istilah “Propaganda Rusia” dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Karena, secara prinsipil pemerintahan Rusia tidak memiliki keterkaitan apapun dengan istilah ini. Apalagi mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia.

Tentu, yang disampaikan Dubes Rusia benar. Bahwa, istilah “Propaganda Rusia” memang tidak ada sama sekali kaitannya dengan pemerintahan Rusia.

Istilah ini, mulai populer ketika kontestasi politik di Amerika Serikat berlangsung. Saat Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, istilah ini makin gencar disebut, sebagai bagian dari gaya atau strategi pemenangan Trump.

Direktur LPI, Boni Hargens dalam paparan awal dalam diskusi LPI ini menyebutkan, sebenarnya istilah “Propaganda Rusia”, sudah popular paska perang dingin. Istilah ini muncul pada tahun 2008 dalam peristiwa di Georgia, lalu di Kremia.

“Istilah ini juga menjelaskan adanya strategi propaganda di Perang Syuriah. Dimana, diidentifikasi bahwa pihak Rusia menemukan suatu pola pendekatan baru dalam perang. Yaitu, memunculkan narasi kebohongan secara massif dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat,” kata Boni Hargens.

Sebagai sebuah strategi perang, sebenarnya istilah “Propaganda Rusia” ini merujuk pada strategi perang yang dikenal dengan istilah Firehouse of Falsehood (FoF). “Cirinya adalah, adanya penyebaran kebohongan secara massif,” kata Boni.

Sebagai sebuah strategi, Firehouse of Falsehood mulai diadopsi dan diterapkan ke dalam dunia politik, terutama pada Kepemiluan di sejumlah negara. Di Indonesia, strategi ini diidentifikasi dimulai saat Pilkada Jakarta.

“Sejak Pilkada di DKI Jakarta waktu itu, strategi ini mulai digunakan. Pendekatan FoF ini merupakan ancaman dalam demokrasi politik,” tegas Boni.

Karenanya, dalam konteks diskusi LPI, Boni Hargens menegaskan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi politik di Indonesia, propaganda FoF harus dilawan.

“Sebab, strategi ini berlawanan dengan tradisi dan otentisitas kultur di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Guru Besar FISIP UI, Arbi Sanit, menilai bahwa istilah Propaganda sebenarnya sudah muncul di Indonesia sejak lama. “Dulu, di zaman Aidit, PKI malah menggunakan cara itu. Ada divisinya namanya Agitprop atau agitasi dan propaganda,” kata Arbi Sanit.

Soal istilah “Propaganda Rusia”, Arbi melihat bahwa istilah “Propaganda” sendiri memang dikenal di Rusia. “Istilah Propaganda itu sudah dikenal sejak masa Pavlov di Rusia,” katanya.

Arbi yang hadir sebagai pembicara diskusi menjelaskan, inti dari propaganda adalah untuk mencuci otak. “Otak rakyat, pemilih dicuci. Caranya, dengan melancarkan kebohongan berkali-kali dan selalu diulang. Akhirnya menjadi kebenaran,” katanya.

Lalu di Indonesia, siapa yang menggunakan?

“Ya, ini kan keduanya sama. Ya, apa saja diputar-putar terus. Tetapi soal isi berbeda. Calon pertama, apa yang telah dikerjakan yang disampaikan kepada publik. Sedangkan calon kedua, apa yang ada dalam pikirannya disampaikan,” kata Arbi.

Peneliti Senior LIPI, Prof Indria Samego berpandangan sama. Menurutnya, ketika Jokowi menggunakan istilah “Propaganda Rusia”, itu adalah sesuatu yang wajar.

“Jadi, kalau kemudian pihak Rusia perlu menyampaikan keberatan dengan pernyataan Pak Jokowi terkait istilah propaganda Rusia, ya wajar saja,” kata Indria Samego yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi LPI.

Menurutnya, istilah yang melekat dengan kata “Rusia” sebenarnya bukan hanya “Propaganda Rusia” saja. “Ya, itu sama saja ketika kita mengenal istilah Rusian Roullete. Itu kan istilah yang dianggap sebagai cara untuk mematikan orang,” katanya.

Di Indonesia, kata Indria Samego, yang harus dihitung bagaimana cara-cara yang diistilahkan sebagai “Propaganda Rusia” itu dilakukan.

“Saya kira, kalau dikaitkan dengan kualitas demokrasi, ini persoalan yang cukup dalam. Seharusnya, kontestasi politik kita ini merupakan fase menerapkan asas demokrasi. Tetapi, karena kita akui pemilu 2019 ini bukan saja masih prosedural, tetapi juga pemilu pemilu serentak, jadi masih banyak kelemahan dan kekurangan,” katanya.

Pengamat Politik President University, AS Hikam menyebutkan bahwa istilah yang dikutip oleh Jokowi itu, bisa dikatakan blunder, bisa juga tidak.

“Menurut saya, ini semacam kesalahan ngomong. Tetapi, dalam perspektif media, mungkin bisa mempengaruhi opini publik. Jadi, saya sangat sepakat ini majorative strong, yang istilahnya dipakai oleh pengamat politik dan politisi di Amerika ketika ada kasus untuk bahan penyelidikan terkait kemungkinan adanya intervensi dari Rusia.
Tetapi, karena ini sudah diucapkan oleh petahana, ini bisa mempengaruhi opini publik,” kata AS Hikam.

Jadi, menurut AS Hikam, di Indonesia, penggunaan istilah propaganda Rusia ini sangat mudah untuk digiring dan digoreng. “Tetapi dalam kontestasi politik biasanya memang pihak petahana menjadi defensive, apalagi jika tidak segera menjelaskan dengan cepat. Masalah ini kemudian menjadi berkembang,” kata AS Hikam.

Karena itu, AS Hikam menilai wajar bila pernyataan tentang istilah ini dipersepsikan blunder. “Tetapi itu tidak menjadi blunder bila pihak petahana segera memberi penjelasan, dan mungkin dianggap sebagai warning. Karena kalau mengambil indikasi, dan fakta-faktanya, memang menjurus pada istilah propaganda Rusia,” katanya.

“Bagi saya, ini tergantung bagaimana petahana memanage implikasi dari kemungkinan kesalahan ngomong tadi,” kata AS Hikam.

Pengamat Soal Timur Tengah, Alto Luger memberikan pengalaman dan pengamatannya terkait bagaimana sebuah propaganda dilakukan. “Kita harus kembali kepada hakikat propanda. Ini kan manipulasi. Tergantung tujuannya, usernya siapa, dan lain-lain,” katanya.

Alto Luger menguraikan, bahwa dalam sebuah propaganda, yang dilakukan pertama adalah image building. “Bagaimana seseorang atau suatu kelompok memanipulasi sehingga menciptakan persepsi publik,” katanya.

Kedua, propaganda sebagai force production. “Sekarang, force production itu bisa digunakan melalui teknologi informasi. Misalnya ISIS, banyak daerah yang dikuasai ISIS tidak dengan menggunakan cara kekerasan. Tapi, melalui teknologi informasi,” katanya.

Caranya, dengan membentuk persepsi lebih dulu kepada publik. Yaitu, dengan membangun persepsi melalui “ancaman ketakutan.” “Jadi, dibuat ketakutan: kalau ISIS datang akan begini, begitu dan seterusnya.  ISIS ini kan belajar banyak dari Al Qaeda. Informasi sebagai tools force production ini menjadi sesuatu yang luar biasa,” kata Alto Luger.

Di masa perang asimetris, menurut Alto, propaganda seperti ini muncul sebagai trend baru. Yaitu, menjadikan informasi sebagai senjata, atau yang dikenal dengan istilah firehouse of falsehood, sebagai kekuatan.

“Intensinya adalah menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Multichannel dan tidak mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran. Tetapi terus mencuci otak,” katanya.

Yang menarik dari propaganda seperti ini, menurut Alto adalah menghancurkan lawan tanpa membutuhkan biaya yang besar. “Di Pilpres ini, FoF bisa membuat publik semakin lama akan terpengaruh dengan informasi yang beredar. Publik bisa menjadi ragu, bahkan tidak percaya lagi terhadap sistem demokrasi itu sendiri,” kata Alto.

“Jadi, menurut saya, ini patut menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita digiring seperti negara-negara yang sudah hancur akibat ketidakpercayaan dan saling curiga,” tegas Alto.(*)