Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta setiap daerah menggenjot penyerapan APBD. Hal ini tidak lepas dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia.

“Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/06/2019).

Sebagai contoh Provinsi yang telah menyampaikan SiLPA hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

  1. Provinsi DKI Jakarta Rp12.171.689.204.491,00
  2. Provinsi Jawa Barat Rp2.250.000.000.000,00
  3. Provinsi Aceh Rp1.652.595.332.255,00
  4. Provinsi Jawa Timur Rp1.526.174.869.217,00
  5. Provinsi Jawa Tengah Rp686.759.423.000,00
  6. Provinsi Bali Rp510.757.121.691,00
  7. Provinsi Sumatera Utara Rp500.000.000.000,00
  8. Sumatera Barat Rp486.422.448.521,72
  9. Provinsi Riau Rp68.313.634.620,20
  10. Provinsi Lampung Rp93.706.929.856,27
  11. Provinsi DI Yogyakarta Rp465.119.895.321,23
  12. Provinsi Kalimantan Tengah Rp202.234.441.150,72
  13. Provinsi Sulawesi Barat Rp130.214.583.519,09
  14. Provinsi Sulawesi Tengah Rp367.635.953.127,04
  15. Provinsi Papua Rp888.119.740.276,61.

Mendagri meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Mendagri.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen. (*)