Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan mengajukan kasasi menyusul vonis bebas majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

“Nantinya akan menentukan langkah kami apakah kasasi atau yang lain. Kami pelajari dulu putusannya,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (04/11/2019).

Majelis hakim dalam amar putusannya menilai Sofyan tidak terbukti melakukan pembantuan dalam tindak pidana korupsi terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Ronald menilai putusan bebas itu sepenuhnya hak majelis hakim. Hal itu juga bukan berarti dakwaan yang dibuat lemah. Menurutnya, surat dakwaan dibuat sesuai dengan hasil penyidikan.

Saat ini, lanjut Ronald, pihaknya masih pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap.

“Yang jelas kami mempelajari putusan hakim dulu, baru menyatakan sikap. Dari putusan itu akan mempelajari dulu pertimbangan-pertimbangannya, perkara ini kan cuma Sofyan Basir. Perkara lain yang tidak terkait Sofyan Basir akan terus berjalan,” ungkap Jaksa Ronald.

Terkait perkara ini sudah ada tiga orang yang divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman.

Mereka adalah pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo yang divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda sejumlah Rp250 juta berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan Eni Maulani Saragih pada 1 Maret 2019 lalu telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. (*)