Tantangan terbesar moderasi agama saat ini datang dari sebagian masyarakat yang masih buta aksara keagamaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Lajnah Pentashihan Alquran (LPMQ) Balitbang Diklat Kementrian Agama Muchlis M Hanafi di acara Temu Konsultasi Kepustakaan Islam, Rabu (27/02/2019).

Menurut Muchlis, fenomena buta aksara keagamaan ini pernah disebutkan seorang penulis Timur tengah Rajab Albana dengan istilah al-ummiyah al-dinniyah.

Muchlis mengingatkan, semangat beragama seharusnya diiringi pula dengan sikap kerendah-hatian untuk terus menggali ilmu keislaman, dari sudut pandag yang luas

“Sikap beragama yang hanya bermodalkan semangat saja hanya menimbulkan sikap fanatisme yang berlebihan, dan dapat menyasar kepada bentuk takfirisme atau menyalahkan semua sikap orang lain,” jelas Muchlis.

“Karenanya, ghirah yang kuat untuk terus menggali ilmu keislaman itu sangat dibutuhkan, mengingat ilmu yang diwariskan para ulama dan salafushalih itu sangat luas dan beragama variannya,” lanjutnya.

Selanjutnya alumnus Al-Azhar Kairo itu menekankan pentingnya memahami konsep tadarruj (proses bertahap) yang sangat kental mewarnai ratusan produk hukum Islam yang dikeluarkan para ahli agama sebelum menentukan sebuah instinbatul hukmi (kesimpulan hukum).

“Dalam masa-masa periode kesarjanaan saya di bidang tafsir dan ilmu-ilmu al-quran, konsep tadarruj menjadi sangat vital dan senantiasa menjadi bingkai dalam upaya memahami hukum-hukum yang disandarkan, baik kepada pencarian konteks dan makna nash-nash Alquran, Alhadis, maupun masalah fiqhiyyah,” terang Muchlis.

Muchlis melanjutkan, berangkat dari metode komprehensif tersebut itu, muncul lah apa yang kemudian dikenal sebagai dengan konsep fiqhul waqi’ (pemahaman konteks kejadian) dan fiqhul ikhtilaf (fikih keragaman pendapat).

Dalam konteks sekarang, konsep itu menjadi pintu masuk bagi gagasan washatiyatul Islam (moderasi Islam) atau moderasi beragama, yang turut dikembangkan oleh Kemenag. (*)